Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengawasi 49 proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masuk agenda 2026. Total investasi pembangunan daerah untuk proyek itu mencapai Rp 4,255 triliun.
Pengawasan dilakukan lebih awal agar proyek tidak menyimpang dari tujuan sejak tahap perencanaan. KPK menilai langkah pencegahan di depan jauh lebih penting daripada menunggu masalah muncul di tengah pelaksanaan.
Fokus pengawasan ada di tahap awal
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menegaskan bahwa kualitas proyek tidak cukup diukur dari besar kecilnya anggaran. Menurut dia, anggaran harus benar-benar menjawab kebutuhan riil warga dan memberi manfaat yang terukur.
Bahtiar juga mengingatkan bahwa risiko kecil yang luput dari perhatian bisa berkembang menjadi penyimpangan yang lebih besar. Karena itu, pengawasan perlu dimulai sejak perencanaan agar potensi masalah bisa ditekan sejak dini.
49 proyek tersebar di 10 perangkat daerah
Pemprov DKI Jakarta menetapkan 49 proyek strategis pada 2026 dan menyebarkannya ke 10 perangkat daerah. Cakupannya cukup luas, mulai dari pembangunan jalan dan trotoar, fasilitas kesehatan, ruang terbuka hijau, pengelolaan sumber daya air, pendidikan, hingga perumahan rakyat.
Dengan sebaran sektor yang beragam dan nilai investasi yang besar, setiap tahapan dinilai perlu dikendalikan secara rapi. KPK menilai pengawasan yang cermat dibutuhkan agar hasil proyek benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
Koordinasi dengan Inspektorat diperkuat
Dalam rapat koordinasi pengadaan barang dan jasa strategis tahun 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada 9–10 Juni 2026, KPK dan Pemprov DKI memetakan risiko serta menyusun langkah mitigasi. Forum itu menjadi ruang untuk menyamakan pengendalian agar proyek prioritas berjalan lebih efektif.
KPK juga menyampaikan komitmen memperkuat koordinasi dengan Pemprov DKI melalui Inspektorat. Kerja sama itu diarahkan agar mekanisme pengendalian risiko bisa diterapkan konsisten di seluruh tahapan proyek.
Identifikasi masalah sejak awal dipandang sebagai kunci untuk menjaga proyek tetap sesuai target. Dengan pemetaan risiko yang lebih dini, peluang persoalan di lapangan dapat ditekan sebelum memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
Dalam proyek strategis daerah, pengawasan ketat bukan hanya soal akuntabilitas anggaran. Lebih dari itu, pengawasan menentukan apakah pembangunan benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga Jakarta.