Biaya penyelenggaraan ibadah haji pada 2027 diperkirakan sulit bertahan di level sekarang. Komisi VIII DPR menilai tekanan datang dari dua arah sekaligus, yaitu melemahnya kurs rupiah dan naiknya sejumlah biaya layanan haji di Arab Saudi.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut skema perhitungan yang selama ini dipakai makin berat dipertahankan. Ia mengatakan, “Kalau seperti yang dahulu menghitungnya, itu berat, bertahan saja berat, harus ada yang naik,” saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan.
Kurs rupiah menekan perhitungan BPIH
Asumsi kurs masih menjadi faktor kunci dalam menghitung biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH serta biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih. Hingga saat ini, keduanya masih memakai asumsi Rp 16.500 per dolar Amerika Serikat.
Masalahnya, nilai tukar rupiah saat ini berada di kisaran Rp 17.000 per dolar Amerika Serikat. Selisih itu ikut memberi beban pada komponen biaya yang bergantung pada mata uang asing, sehingga ruang menahan ongkos tetap tipis.
Biaya layanan di Arab Saudi ikut bergerak naik
Selain kurs, Komisi VIII DPR juga menyoroti kenaikan pajak dan biaya berbagai layanan haji di Arab Saudi. Perubahan itu ikut mengerek kalkulasi total biaya penyelenggaraan ibadah haji dan membuat penyesuaian anggaran menjadi lebih sulit.
Marwan menilai pembahasan biaya haji secara normal tetap akan menghadapi tantangan besar. Ia menegaskan, jika biaya ditekan terlalu jauh, kualitas layanan berisiko ikut turun, termasuk pada bagian konsumsi jemaah.
“Kalaupun turun, ya nanti pelayanan yang turun. Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa nusantara begitu. Itu enggak mungkin,” katanya.
Negosiasi dan efisiensi masih jadi ruang penahan biaya
Meski memprediksi kenaikan, Marwan menyebut masih ada peluang untuk menahan biaya agar tidak melompat terlalu jauh. Jalurnya antara lain lewat negosiasi pemerintah dengan otoritas Arab Saudi untuk menekan sejumlah komponen biaya.
Ia juga menilai efisiensi transportasi udara penting dilakukan. Menurutnya, penerbangan jemaah yang berangkat dan pulang tanpa memaksimalkan muatan membuat biaya operasional menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.
Ruang penghematan masih ada jika mekanisme pemulangan jemaah atau pengangkutan barang dibuat lebih efisien. Jika itu berjalan, total biaya penyelenggaraan ibadah haji berpeluang lebih terkendali tanpa mengorbankan layanan utama bagi jemaah.