Pemerintah masih menghitung kebutuhan BBM untuk nelayan yang diperkirakan bertambah hingga sekitar 400 ribu kiloliter sampai akhir tahun 2026. Di saat yang sama, skema harga dan penyalurannya belum juga diputuskan.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut pembahasan masih berjalan untuk memastikan kebutuhan riil nelayan sekaligus kesiapan pasokan. Ia menegaskan pemerintah belum ingin menetapkan kebijakan sebelum angka kebutuhan dan suplai benar-benar jelas.
| Isu | Status | Keterangan |
|---|---|---|
| Kebutuhan tambahan BBM nelayan | Diperkirakan 400 ribu KL | Target pemenuhan hingga akhir tahun 2026 |
| Harga BBM nelayan | Belum diputuskan | Masih dibahas pemerintah |
| Skema kebijakan | 2 opsi | Subsidi untuk kapal di bawah 30 GT dan non-subsidi untuk kapal di atas 30 GT |
Kebutuhan dan Pasokan Masih Dihitung
Yuliot mengatakan tambahan BBM yang dibutuhkan sektor nelayan mencapai sekitar 400 ribu kiloliter lagi. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (13/7/2026).
Ia juga menegaskan bahwa harga BBM untuk nelayan masih dalam tahap pembahasan. Untuk BBM non-subsidi, harga di lapangan saat ini disebut masih mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.
Dua Skema yang Sedang Dibahas
Pemerintah menimbang dua jalur utama untuk sektor ini. Skema pertama adalah BBM bersubsidi untuk kapal nelayan berukuran di bawah 30 Gross Ton, sedangkan skema kedua adalah BBM non-subsidi untuk kapal di atas 30 GT.
Keputusan akhir masih menunggu pembahasan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Di tengah proses itu, kepastian pasokan dan skema harga akan menentukan seberapa besar beban yang harus ditanggung para nelayan di lapangan.
Agenda Besar Menyejahterakan Nelayan
Isu BBM ini juga berkaitan dengan janji pemerintah untuk memperkuat fasilitas bagi komunitas nelayan. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun instalasi pembuatan es batu di setiap desa nelayan, sekaligus ruang cold storage pendingin.
Prabowo juga menyinggung rencana pembangunan SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan. Menurutnya, banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan solar, sehingga akses energi menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan mereka.
Dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025), Prabowo mengatakan, “Kita akan bikin SPBU khusus nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka diujungnya akan menguasai lautan kita.”
Prabowo juga menyebut program besar untuk menyejahterakan nelayan adalah pembangunan kampung nelayan. Ia menargetkan 5.000 kampung nelayan terbangun dalam 3 tahun ke depan, dengan 1.386 desa nelayan direncanakan diresmikan pada tahun ini.
Perhatian pemerintah terhadap nelayan kini bergerak dari kebutuhan dasar energi sampai pembangunan fasilitas pendukung. Arah kebijakan itu menunjukkan BBM, es batu, cold storage, dan SPBU khusus nelayan sedang ditempatkan dalam satu kerangka pemberdayaan yang lebih luas.
