Kritik soal besarnya porsi dukungan manajemen dalam anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia atau KemenHAM mendapat sanggahan dari akademisi Iwan Setiadi. Ia menilai angka 65,9 persen tidak bisa langsung dibaca sebagai belanja birokrasi yang jauh dari kepentingan publik.
Menurut Iwan, pos dukungan manajemen justru bisa menjadi fondasi layanan negara. Dalam konteks KemenHAM, anggaran itu dapat menopang sistem perlindungan, pengaduan, data korban, hingga koordinasi pemulihan hak asasi manusia.
Dukungan manajemen bukan sekadar belanja pegawai
Iwan menjelaskan bahwa dukungan manajemen tidak otomatis sama dengan belanja pegawai. Pos tersebut bisa mencakup sistem layanan, perangkat kerja, sumber daya manusia pemeriksa, kanal pengaduan, basis data korban, koordinasi wilayah, dan mekanisme respons cepat.
Ia menegaskan bahwa layanan HAM tidak akan berjalan hanya dengan program simbolik. Pengaduan warga perlu diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan dihubungkan dengan skema pemulihan, sehingga membutuhkan infrastruktur pelayanan yang kuat.
Dari total pagu Rp728,1 miliar, sebesar 65,9 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sementara itu, 34,1 persen lainnya digunakan untuk program pemajuan dan penegakan HAM.
Evaluasi anggaran dinilai harus berbasis kinerja
Iwan menilai komposisi itu memang layak diawasi, tetapi tidak tepat jika langsung disimpulkan bahwa anggaran KemenHAM tidak berpihak kepada masyarakat. Menurut dia, yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut menghasilkan layanan yang lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dekat kepada warga.
Dalam pandangannya, kementerian baru seperti KemenHAM memang membutuhkan investasi kelembagaan pada tahap awal. Investasi itu meliputi penguatan organisasi, tata kelola data, sistem pengaduan, kapasitas SDM, serta jejaring kerja dengan kantor wilayah dan pemerintah daerah.
Jika aspek-aspek itu belum kuat, program pemajuan dan penegakan HAM berisiko hanya berhenti di atas dokumen. Karena itu, penilaian anggaran perlu dilakukan lewat output dan manfaat nyata, bukan semata-mata dari label administrasi belanja.
Kritik DPR tetap penting, tetapi tidak berhenti di angka
Iwan juga mengakui bahwa kritik dari DPR tetap penting sebagai fungsi pengawasan anggaran. Namun, ia menilai evaluasi terhadap KemenHAM perlu memakai pendekatan berbasis kinerja agar penilaian tidak terjebak pada komposisi belanja saja.
Ia membandingkan pola anggaran sejumlah kementerian dan lembaga lain yang juga memiliki porsi besar untuk dukungan manajemen. Menurutnya, hampir semua data kementerian menunjukkan hal serupa, sehingga persoalan utamanya bukan pada besar-kecilnya porsi, melainkan pada arah penggunaannya.
Jika dukungan manajemen dipakai untuk membangun sistem pengaduan nasional, kanal layanan wilayah, basis data korban, tenaga pemeriksa kasus, dan koordinasi pemulihan, maka pos itu tetap punya hubungan langsung dengan pelayanan HAM. Negara, kata dia, tidak bisa hadir membela korban tanpa perangkat kelembagaan yang bekerja.
Iwan juga mendorong KemenHAM agar terus membumikan P5HAM dan menjaga agar perdebatan anggaran tidak terjebak pada dikotomi sederhana antara birokrasi dan korban. Yang perlu dikawal adalah orientasi belanjanya agar dukungan manajemen benar-benar menjadi tulang punggung pelayanan HAM bagi warga yang haknya dilanggar.
