Gus Lilur melontarkan kritik keras atas kasus yang menyeret nama Dirjen Bea Cukai, Djaka Budhi Utama, dalam persidangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menilai persoalan itu tidak layak dianggap biasa karena menyangkut integritas lembaga yang memegang peran penting dalam penerimaan negara.
Menurut Gus Lilur, pembantu presiden semestinya benar-benar membantu Presiden Prabowo Subianto, bukan justru menambah beban politik dan moral. Ia menegaskan bahwa jabatan setingkat direktur jenderal menuntut tanggung jawab besar dalam penertiban cukai, penjagaan uang negara, dan pembenahan tata kelola.
Penindakan rokok ilegal dinilai tak cukup di permukaan
Sebagai pengusaha rokok, Gus Lilur mengaku memahami langsung medan persoalan yang berkaitan dengan Bea Cukai. Dari pengalaman itu, ia menilai kepemimpinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus diukur dari hasil kerja nyata, bukan dari pencitraan atau aksi yang terlihat tegas di depan publik.
Ia menyinggung penindakan terhadap rokok ilegal yang menurutnya tidak memadai jika hanya berhenti pada tampilan heroik. Gus Lilur menilai langkah seperti itu tidak menyentuh akar masalah bila pimpinan lembaga justru dipersoalkan dari sisi moral dan tata kelola.
Publik, kata dia, membutuhkan pejabat yang datang untuk menyelesaikan persoalan, bukan sekadar tampil dalam konferensi pers. Ia bahkan memberi kesan bahwa sebagian penindakan hanya menjadi pertunjukan yang tidak menyentuh inti masalah.
Desakan evaluasi dan pencopotan
Gus Lilur meminta Presiden Prabowo segera mengevaluasi lingkungan Direktorat Bea Cukai dan mempertimbangkan pencopotan Djaka Budhi Utama dari jabatannya. Ia menilai keterangan yang muncul di persidangan KPK sudah cukup serius untuk tidak diabaikan.
Pernyataan itu sejalan dengan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut akan bertindak bila bukti keterlibatan terbukti kuat. Dalam pandangan Gus Lilur, jika pembantu presiden kehilangan moral dan terseret dugaan suap, maka kepercayaan publik ikut terdampak.
Ia menegaskan bahwa pembantu presiden seharusnya memiliki keberanian, integritas, patriotisme, dan harga diri untuk membela kepentingan negara. Bagi Gus Lilur, pemerintah membutuhkan sosok yang bekerja menuntaskan masalah, bukan pejabat yang hanya sibuk tampil di panggung publik.
KPK dan Kemenkeu masih menunggu perkembangan
Nama Djaka Budhi Utama sebelumnya juga mendapat perhatian dari KPK setelah disebut dalam persidangan terkait dugaan penerimaan uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan memanggil Djaka sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai.
“Nanti akan dikaji dan diolah ya, kemudian dibahas,” kata Setyo kepada wartawan di Kabupaten Serang, Jumat, 22 Mei 2026. Pernyataan itu menunjukkan lembaga antirasuah masih menimbang langkah lanjutan berdasarkan perkembangan fakta di persidangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memberi respons saat nama Dirjen Bea Cukai itu muncul dalam perkara Blueray Cargo milik terdakwa John Field. Ia mengatakan akan melihat perkembangan lebih lanjut dan memantau isi persidangan berikutnya.
“Ya nanti kita lihat ya,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026. Saat ditanya soal dugaan penerimaan uang suap tersebut, Purbaya kembali memilih menunggu perkembangan dan menegaskan akan melihat informasi yang muncul dari KPK.
Sorotan publik terhadap tata kelola Bea Cukai
Pernyataan Gus Lilur memperkuat sorotan publik terhadap tata kelola Bea Cukai di tengah munculnya dugaan suap yang dibahas di pengadilan. Dalam situasi seperti ini, tuntutan terhadap pejabat publik tidak hanya soal kemampuan administratif, tetapi juga soal keteladanan dan kepercayaan.
Gus Lilur meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada pergantian jabatan semata, melainkan juga mempertimbangkan tokoh yang punya rekam jejak keberanian dan integritas. Ia menilai negara membutuhkan pembantu presiden yang mampu menjaga martabat institusi, bukan sosok yang lebih menonjolkan selebrasi daripada penyelesaian masalah.
Sorotan terhadap Djaka Budhi Utama kini meluas karena menyentuh hubungan antara penegakan hukum, pengawasan lembaga, dan standar moral pejabat negara. Di tengah proses yang masih berjalan, perhatian publik tetap tertuju pada langkah KPK, sikap Kementerian Keuangan, dan keputusan politik Presiden terkait pembenahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
