Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau Abpednas mengungkap bahwa sejumlah program ketahanan pangan yang kini didorong pemerintah sebenarnya sudah lebih dulu berjalan di tingkat desa. Langkah itu mencakup bioflok, ayam petelur, hingga pembagian sumur bersih yang dinilai penting untuk menghadapi perubahan iklim.
Wakil Ketua Umum DPP Abpednas, Irfan Aghasar, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri sosialisasi kebijakan ketahanan pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat desa yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama World Bank di Swiss-Belinn Modern Cikande, Serang, Banten.
Program yang Sudah Berjalan di Desa
Irfan menjelaskan bahwa program yang sudah dijalankan Abpednas tidak berhenti pada satu sektor saja. Bioflok, program ayam petelur, dan pembagian sumur bersih menjadi contoh pendekatan desa untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus menghadapi dampak cuaca yang makin sulit diprediksi.
Ia juga menegaskan bahwa pengelolaan sumur bersih dilakukan dengan sistem QR Code control melalui program Jaga Pangan. Menurut Irfan, model seperti ini lahir dari kebutuhan nyata desa agar ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga soal akses air bersih dan kesiapan menghadapi perubahan iklim.
Selaras dengan Arah Kebijakan Pemerintah
Abpednas memberi apresiasi kepada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal karena dinilai mampu menangkap persoalan mendasar dalam menghadapi tantangan iklim. Irfan menyebut kebijakan yang disosialisasikan kementerian sejalan dengan langkah yang sudah lebih dulu dijalankan oleh Abpednas di sejumlah desa.
Di sisi lain, Abpednas berharap ada ruang kolaborasi yang lebih kuat dengan Kemendes. Kolaborasi itu dipandang penting agar program ketahanan pangan lokal tidak berhenti pada sosialisasi, melainkan benar-benar meluas dan memberi dampak di banyak desa.
Perhatian Luas pada Ketahanan Pangan Desa
Sosialisasi tersebut juga dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria, perwakilan World Bank, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, Bupati Banten Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, serta asosiasi desa dan para kepala desa se-Kabupaten Serang.
Kehadiran para pejabat dan pemangku kepentingan itu menunjukkan bahwa ketahanan pangan desa kini menjadi isu yang mendapat perhatian luas. Fokusnya bukan hanya menambah produksi pangan, tetapi juga memastikan desa punya kemampuan praktis untuk bertahan di tengah perubahan iklim.