Rencana pembangunan 500 Sekolah Nasional Terintegrasi hingga 2029 memicu pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan oleh investasi pendidikan baru ini. Program yang ditargetkan mulai di 37 lokasi pada tahun ini dinilai dapat memperlebar jarak kualitas antara sekolah pilihan dan sekolah negeri biasa.
Kekhawatiran utamanya bukan hanya soal gedung baru, melainkan arah penggunaan anggaran ketika banyak sekolah yang telah berdiri masih menghadapi masalah mendasar. Di Indonesia terdapat sekitar 288.000 sekolah yang sebagian masih bergulat dengan atap bocor, laboratorium yang belum memadai, serta ketergantungan pada guru honorer.
Risiko Sekolah Istimewa di Tengah Ketimpangan Dasar
Model Sekolah Nasional Terintegrasi dapat menjadi kontroversial jika akses masuknya bertumpu pada seleksi ketat, fasilitas premium, dan penjenamaan khusus. Kondisi itu berpotensi membuat anak dari keluarga yang mampu membiayai persiapan seleksi memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke sekolah yang dianggap unggulan.
Analisis yang dimuat Kompas.com menyoroti risiko cream skimming, yakni ketika sekolah selektif menarik murid dengan modal akademik dan ekonomi yang lebih kuat. Sekolah non-selektif kemudian berisiko kehilangan siswa berprestasi sekaligus memikul stigma sebagai pilihan kelas dua.
Ketimpangan seperti ini tidak hanya menyangkut hasil ujian, tetapi juga pengalaman belajar sehari-hari. Ketika guru terbaik, laboratorium berfungsi, dan sarana yang layak terkonsentrasi di sedikit sekolah, mayoritas siswa dapat menerima mutu layanan yang jauh berbeda.
Pelajaran dari Sistem Seleksi di Sejumlah Negara
Pengalaman di Inggris, Chile, dan Singapura kerap dipakai untuk menunjukkan bahwa pemisahan siswa melalui jalur tertentu dapat berkaitan dengan segregasi dan stigmatisasi. Sejumlah kebijakan di negara-negara tersebut bahkan telah dikoreksi setelah dampak seleksi menjadi perhatian.
| Negara | Kebijakan | Temuan atau Perubahan |
|---|---|---|
| Inggris | Grammar schools | Sutton Trust mencatat kurang dari 3 persen siswa miskin masuk, meski kelompok ini mencapai 18 persen populasi. |
| Chile | Voucher universal sejak 1981 | Riset Hsieh dan Urquiola pada 2006 tidak menemukan kenaikan performa agregat; reformasi 2015 melarang seleksi akademik dan co-payment. |
| Singapura | Streaming pendidikan | Jalur Express, Normal Academic, dan Normal Technical diganti mulai 2024 dengan Subject-Based Banding, sementara Gifted Education Programme dihentikan. |
Hanushek dan Woessmann, melalui analisis data dari 26 negara yang dimuat The Economic Journal pada 2006, menemukan seleksi dini meningkatkan ketimpangan pendidikan. Temuan tersebut juga menunjukkan kecenderungan penurunan rata-rata performa, sehingga mutu nasional tidak otomatis tumbuh dari pengumpulan siswa terpilih di satu kelompok sekolah.
Data itu tidak berarti pembangunan sekolah baru selalu keliru. Namun, rancangan akses, pola seleksi, dan pembagian sumber daya akan menentukan apakah sekolah baru memperkuat sistem atau justru menciptakan lapisan baru dalam pendidikan publik.
Amanat Satu Sistem Pendidikan Nasional
Perdebatan ini berkaitan dengan Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Kritik menguat karena Sekolah Nasional Terintegrasi berpotensi berjalan bersamaan dengan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.
Pasal yang sama menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Dalam kerangka Keadilan Pendidikan, kesempatan mendapatkan sekolah bermutu seharusnya tidak ditentukan oleh kemampuan menembus seleksi atau tempat tinggal.
Kesetaraan menuntut setiap anak diperlakukan sama di hadapan negara, sedangkan keadilan meminta dukungan lebih besar diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu, sekolah dengan kondisi paling tertinggal menjadi titik penting dalam penentuan prioritas anggaran.
Revitalisasi Sekolah atau Penambahan Sekolah Baru
Alternatif yang banyak dipertanyakan adalah memperbaiki fondasi sekolah yang sudah ada sebelum membangun institusi baru dalam jumlah besar. Revitalisasi atap, penguatan laboratorium IPA, dan peningkatan kesejahteraan guru honorer disebut lebih dekat dengan kebutuhan harian jutaan siswa.
Vietnam kerap disebut sebagai contoh negara yang meningkatkan capaian PISA melalui investasi yang lebih merata pada guru. Pendekatan itu mengarahkan perhatian pada kualitas pengajaran sebagai dasar perbaikan, bukan semata pada fasilitas unggul di sejumlah titik.
Pemerataan Pendidikan pada akhirnya diukur dari seberapa luas guru berkualitas, laboratorium yang berfungsi, dan infrastruktur layak dapat dirasakan siswa. Anak petani di Gunungkidul maupun anak pejabat di Menteng sama-sama membutuhkan akses terhadap pendidikan bermutu dan masa depan yang setara.
