Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tuntutan untuk membenahi sistem sebelum kembali diperluas. Skala program yang menjangkau jutaan penerima membuat pengawasan dapur, penyaluran anggaran, dan distribusi pangan menjadi pekerjaan yang semakin kompleks.
Sorotan itu mengarah kepada Sudaryono yang resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22/7. Wakil Menteri Pertanian tersebut menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri untuk menjalani perawatan penyakit di luar negeri.
Para pengamat menilai ukuran keberhasilan MBG tidak cukup dihitung dari banyaknya dapur yang beroperasi atau jumlah porsi yang disalurkan. Program ini dituntut membuktikan bahwa anggaran besar yang digunakan benar-benar menghasilkan perbaikan gizi bagi penerima manfaat.
Konsolidasi Jadi Tahap Awal
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai BGN perlu melakukan konsolidasi sebelum membicarakan ekspansi program. Menurutnya, persoalan MBG tidak hanya berada di tingkat teknis pelaksanaan, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan, rantai pasok, dan akuntabilitas anggaran.
Tiga pekerjaan rumah utama yang disorot berkaitan dengan pengelolaan keuangan, keterlibatan produksi domestik, serta ketepatan data penerima. Ketiganya dinilai menentukan apakah MBG memberi dampak ekonomi yang lebih luas atau justru menjadi program mahal dengan hasil yang dangkal.
| PR Utama | Masalah yang Disorot | Arah Perbaikan |
|---|---|---|
| Tata kelola keuangan | Komitmen program berisiko tidak sejalan dengan kapasitas fiskal dan administrasi | Menormalkan pengelolaan keuangan program |
| Rantai pasok domestik | Risiko ketergantungan pada vendor besar | Melibatkan petani, peternak, dan nelayan |
| Targeting dan monitoring | Kebocoran, salah sasaran, serta evaluasi data yang lemah | Memperkuat pemantauan berbasis data real-time |
Anggaran Harus Selaras dengan Kapasitas
Pekerjaan pertama adalah menormalkan tata kelola keuangan agar komitmen MBG tidak melampaui kapasitas fiskal dan administrasi. Disiplin pengelolaan anggaran menjadi penting karena program ini menggunakan dana besar dan melayani penerima manfaat dalam jumlah luas.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menekankan perlunya indikator yang berorientasi pada dampak gizi. Ia menyatakan setiap rupiah anggaran seharusnya dapat diukur kontribusinya terhadap perbaikan gizi, bukan hanya terhadap penyerapan belanja.
“Persoalan BGN saat ini bukan sekadar memperbesar skala Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan perbaikan gizi,” ujar Rizal kepada CNN Indonesia. Pandangan itu menempatkan kualitas layanan dan ketepatan sasaran sebagai unsur utama dalam evaluasi program.
Rantai Pasok Tak Boleh Bergantung pada Vendor Besar
PR berikutnya adalah membangun rantai pasok yang lebih bertumpu pada produksi dalam negeri. Ronny menilai MBG tidak seharusnya berhenti sebagai proyek distribusi makanan yang menciptakan ketergantungan pada vendor besar.
Latar belakang Sudaryono di sektor pertanian dinilai dapat menjadi modal untuk menghubungkan MBG dengan rantai pasok pangan nasional. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM pangan diharapkan turut menggerakkan ekonomi daerah.
Namun, integrasi dari hulu hingga hilir membutuhkan pengendalian yang kuat. Rizal mendorong standardisasi pemasok dan audit menyeluruh terhadap dapur agar kualitas makanan serta proses penyediaannya dapat diawasi lebih ketat.
Data Penerima dan Respons Keracunan
Perbaikan penargetan menjadi pekerjaan ketiga yang dianggap mendesak karena masih ada risiko kebocoran dan salah sasaran. Sistem pemantauan berbasis data real-time diperlukan agar evaluasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Rizal juga menyoroti kebutuhan akan basis data tunggal penerima manfaat. Selain itu, BGN dinilai perlu memiliki mekanisme respons cepat untuk menangani kasus keracunan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan program berskala besar.
Kedekatan Sudaryono dengan Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat membantu mempercepat koordinasi lintas kementerian. Meski begitu, Rizal menegaskan modal politik tersebut tetap perlu diikuti profesionalisme, transparansi, serta keberanian untuk melakukan koreksi pada sistem yang berjalan.
Kemampuan membangun tim yang kuat dan mengelola program berbasis data akan menjadi penentu langkah BGN berikutnya. MBG dinilai memiliki peluang memberi dampak terukur bagi produk lokal dan produsen apabila fondasi tata kelolanya lebih dahulu diperkuat.