Sepuluh tahun setelah percobaan kudeta yang mengguncang Turki, pemerintah negara itu kembali menegaskan bahwa demokrasi tidak aman jika institusinya lemah. Pesannya jelas, perubahan politik harus ditempuh lewat mekanisme yang sah, bukan melalui kekerasan.
Peringatan itu disampaikan dalam momentum Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional 15 Juli di Jakarta, saat Turki mengingatkan bahwa ancaman terhadap demokrasi tidak hanya datang dari kudeta. Bagi Ankara, menjaga demokrasi berarti menjaga proses politik yang sah, sekaligus menolak upaya menyalahgunakan agama atau ideologi untuk kepentingan politik.
Demokrasi Tak Cukup Hanya Lewat Pemilu
Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukcan, mengatakan bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika ditopang institusi yang kuat dan pemerintahan yang sah. Ia menegaskan bahwa perubahan politik tidak boleh ditempuh dengan kekerasan dalam bentuk apa pun.
Dalam pandangan Talip, tanggung jawab menjaga demokrasi tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap demokrasi adalah kerja bersama, karena kerusakan pada proses politik bisa datang dari dalam ketika aturan dan lembaga mulai dilemahkan.
Malam yang Jadi Titik Balik
Melalui sambungan video, Kepala Komunikasi Kepresidenan Turki Burhanettin Duran menyebut 15 Juli 2016 sebagai salah satu titik balik yang tak terlupakan dalam sejarah bangsa. Ia menilai perlawanan rakyat yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan pada malam itu menunjukkan bahwa kehendak rakyat tidak dapat ditaklukkan oleh kekuatan apa pun.
Duran mengatakan malam tersebut menjadi momen ketika rakyat Turki mempertahankan kehendak rakyat, kemerdekaan, dan kedaulatan negara. Menurut dia, keteguhan masyarakat bukan hanya menggagalkan upaya kudeta, tetapi juga mengamankan masa depan Turki dan arah demokrasinya.
Peringatan tahunan ini juga menunjukkan betapa kuatnya narasi pertahanan demokrasi dalam politik Turki. Bagi para pejabat yang berbicara dalam acara itu, 15 Juli 2016 tetap dipandang sebagai hari ketika rakyat menolak kekuasaan direbut lewat cara-cara di luar demokrasi.
Pesan tersebut terasa relevan bagi banyak negara yang tengah menjaga stabilitas politik dan memperkuat lembaga negaranya. Bagi Turki, 10 tahun setelah percobaan kudeta, peringatan itu menjadi pengingat bahwa demokrasi bertahan bukan hanya karena simbol, tetapi karena komitmen kolektif untuk menjaganya.
