Pemerintah mulai menata ulang pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah muncul sejumlah persoalan di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penyelesaian hambatan dan dugaan penyalahgunaan program itu akan dipusatkan dalam waktu sekitar satu bulan.
Langkah ini muncul setelah rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7). Zulhas menyebut periode tersebut dibutuhkan untuk merapikan pelaksanaan MBG sebelum hasil pembenahan dilaporkan kembali kepada Presiden.
Masalah MBG Dikaji Satu per Satu
Zulhas mengatakan pemerintah tidak akan langsung mengambil langkah besar tanpa kajian mendalam. Sejumlah persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG akan diperiksa satu per satu agar penanganannya lebih tepat.
Di antara persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan penyalahgunaan, titik penerima yang sebenarnya sudah layak menerima, serta banyak lokasi yang sudah ditentukan tetapi belum memiliki SPPG. Setelah kajian selesai, pemerintah akan membawa hasilnya ke Prabowo untuk diputuskan.
| Fokus Persoalan | Keterangan |
|---|---|
| Penyalahgunaan | Menjadi salah satu hambatan yang disebut perlu diselesaikan. |
| Titik Penerima | Ada titik-titik yang sudah layak menerima MBG. |
| SPPG | Banyak titik sudah ditentukan, tetapi belum ada SPPG. |
Koperasi Desa Merah Putih Ikut Dibahas
Selain MBG, rapat dengan Prabowo juga menyinggung Koperasi Desa Merah Putih. Zulhas menjelaskan bahwa koperasi itu disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang-barang subsidi dari pemerintah.
KDMP juga disiapkan sebagai off-taker untuk membeli dan menyerap hasil produksi dari produsen dalam jumlah besar. Jika harga gabah, jagung, dan komoditas lain berada di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, koperasi dapat menjadi pembeli produk pertanian tersebut.
Dengan peran itu, KDMP diposisikan bukan hanya sebagai jalur distribusi subsidi, tetapi juga sebagai penyangga pasar bagi hasil pertanian yang harganya telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah berharap mekanisme tersebut membantu penyerapan produk produsen sekaligus menjaga stabilitas harga di lapangan.
Penataan MBG dan pembahasan KDMP menunjukkan bahwa pemerintah tengah mengurutkan kembali dua program pangan yang sama-sama berkaitan langsung dengan distribusi dan penyerapan hasil produksi. Hasil kajian atas persoalan MBG akan menjadi dasar sebelum langkah berikutnya ditentukan oleh Presiden.
