Pemerintah memberi tenggat satu bulan untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih rapi dan tepat sasaran. Sorotan utamanya kini bukan lagi sekadar menambah titik layanan, melainkan membenahi cara program itu berjalan di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan penataan itu mencakup urusan teknis yang selama ini menjadi persoalan. Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sempat diperjualbelikan, dapur yang perlu diperbaiki, sekolah penerima yang harus dipetakan, hingga laporan penerima manfaat yang wajib diverifikasi masuk dalam pembenahan.
Penataan Tidak Hanya Soal Administrasi
Dalam diskusi Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Zulhas menyebut pembenahan ini akan dilakukan secara menyeluruh oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan manajemen baru. Ia menilai langkah itu perlu karena MBG merupakan program yang sangat penting bagi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut sudah mengambil keputusan terkait perubahan manajemen setelah berbagai persoalan dalam pelaksanaan program itu mendapat perhatian. Pemerintah ingin memastikan tujuan utama MBG tetap terjaga, yaitu pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
BGN Mulai Membatasi Ekspansi Titik Baru
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan lembaganya menjalankan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar program tidak membebani keuangan negara. Salah satu kebijakan paling menonjol adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru.
Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata ulang. Pemetaan itu dipakai untuk menilai apakah kapasitas layanan di tiap wilayah sudah sesuai dengan jumlah penerima manfaat.
Distribusi Dapur Masih Jadi Pekerjaan Besar
BGN juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil memetakan kebutuhan daerah. Langkah ini diambil karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu penyesuaian agar layanan lebih merata.
Di sisi lain, fokus 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan sekadar mengejar jumlah titik layanan. BGN akan memeriksa apakah dapur yang beroperasi sudah memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang sesuai.
Penerima Manfaat Ikut Dievaluasi
Selain dapur dan titik layanan, BGN menyiapkan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi juga dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Dengan pemetaan ulang itu, pemerintah berharap distribusi layanan MBG menjadi lebih tepat dan sesuai kebutuhan tiap wilayah. Pengawasan ini juga dianggap penting karena MBG bukan hanya soal makanan bergizi, tetapi juga berdampak pada ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Nanik menegaskan program tersebut adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik karena ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah pun kini menempatkan tata kelola dan kualitas layanan sebagai pusat pembenahan MBG dalam satu bulan ke depan.
