Washington menilai penundaan lebih lanjut atas belanja militer Taiwan bukan sekadar masalah prosedural. Langkah itu disebut sebagai konsesi kepada China, di saat Taipei justru menghadapi tekanan yang makin besar dan celah kemampuan pertahanan yang dinilai berbahaya.
Sorotan ini muncul setelah parlemen Taiwan yang dikuasai oposisi memangkas paket anggaran pertahanan yang diajukan pemerintah. Presiden Taiwan Lai Ching-te sebelumnya mengusulkan belanja tambahan senilai $40 miliar untuk memperkuat daya tangkal terhadap Beijing.
Anggaran yang jauh dari kebutuhan
Parlemen pada Jumat hanya menyetujui sekitar dua pertiga dari dana yang diminta. Seluruh dana yang lolos juga diarahkan untuk senjata buatan Amerika Serikat, sementara proyek lain seperti drone dan rudal buatan dalam negeri tidak masuk paket tersebut.
Oposisi mengatakan mereka tetap mendukung belanja pertahanan. Namun mereka menolak menandatangani “cek kosong” karena menilai sejumlah usulan masih terlalu kabur dan rawan membuka ruang bagi korupsi.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan Washington mendukung Taiwan untuk memperoleh kemampuan pertahanan penting yang sepadan dengan ancaman yang dihadapi. Ia juga menyebut dukungan itu sejalan dengan komitmen berkelanjutan dari berbagai pemerintahan AS.
“Walau kami terdorong oleh disahkannya anggaran pertahanan khusus ini setelah penundaan yang tidak membantu, Amerika Serikat mencatat bahwa penundaan lebih lanjut dalam pendanaan kemampuan lain yang diusulkan adalah konsesi kepada Partai Komunis China,” kata juru bicara itu.
Celah kemampuan yang dikhawatirkan membesar
Kementerian pertahanan Taiwan menyebut belanja yang disetujui sepenuhnya mengecualikan sejumlah pembelian komersial. Kementerian menilai kondisi itu sangat mungkin menciptakan “capability gaps” atau celah kemampuan.
Pemerintah Taiwan juga menyatakan lingkungan ancaman yang dihadapi semakin berat. Salah satu program yang tidak masuk anggaran adalah Chiang Kung atau “Strong Bow”, rudal anti-balistik yang dirancang menjadi tulang punggung sistem pertahanan udara baru “T-Dome”.
Menurut kementerian, jika proyek itu tidak bisa diperoleh tepat waktu setelah dikeluarkan dari anggaran khusus, efektivitas tempur pertahanan udara akan terdampak berat. Penolakan atas sistem drone, termasuk drone serang laut, juga dinilai akan menunda kemampuan peperangan asimetris secara signifikan.
Dampak ke industri pertahanan lokal
Kementerian pertahanan menambahkan bahwa penundaan pada sistem drone akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan dan peluang kerja bagi industri dalam negeri. Taiwan memandang industri pertahanan lokal sebagai bagian dari pembangunan kemampuan jangka panjang.
Di sisi lain, Lai menyambut dana yang sudah disetujui karena masih memungkinkan pembelian sejumlah sistem, termasuk HIMARS multiple-launch rocket system buatan Lockheed Martin, tetap berjalan. Ia menegaskan bahwa persetujuan itu baru langkah pertama.
“Any gap will affect the integrity of the overall defence system. Any delay will increase the shared security risks borne by the people of Taiwan,” tulis Lai di Facebook.
Posisi Washington dan tekanan Beijing
Amerika Serikat tetap menjadi pendukung internasional paling penting bagi Taiwan sekaligus pemasok senjatanya, meski kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Washington selama ini juga mendukung peningkatan belanja militer Taiwan, sementara Beijing berulang kali menuntut dihentikannya penjualan senjata ke pulau itu.
Bagi Washington, persoalan terbaru ini bukan hanya soal nominal anggaran, tetapi juga soal komposisi belanja yang menentukan kesiapan tempur Taiwan. Di tengah meningkatnya tekanan militer dari China, setiap penundaan pada kemampuan utama dinilai dapat memperlebar ruang bagi Beijing untuk mempertahankan tekanan terhadap pulau yang diperintah secara demokratis itu.
