Di Tokyo, makin banyak pemilik usaha asing yang merasa masa depan mereka dipersempit oleh aturan visa yang baru. Di tengah Jepang yang kekurangan tenaga kerja dan penduduk yang menua, kebijakan yang diperketat justru membuat bisnis yang sudah berjalan stabil ikut goyah.
Salah satu yang paling terpukul adalah Budhathoki Samjhana, warga Nepal berusia 38 tahun, yang membangun restoran dari nol setelah datang ke Jepang sebagai pelajar pada 2016. Ia kini menghadapi kemungkinan kehilangan usaha yang ia rintis, meski sudah membuka tiga usaha kuliner di Tokyo dan berhasil membawa putrinya yang berusia 14 tahun untuk tinggal bersamanya pada Januari.
Modal naik tajam, syarat makin berat
Perubahan paling besar datang dari syarat visa business manager, yang kini menuntut modal 30 juta yen dari sebelumnya 5 juta yen. Budhathoki menyebut angka itu mustahil dipenuhi, sementara masa transisi tiga tahun yang diberikan kepada pemegang visa tetap dinilai terlalu singkat oleh banyak pelaku usaha.
Di kawasan Okubo, Tokyo, kekhawatiran itu juga dirasakan pemilik restoran lain yang menjalankan kafe Vietnam, rumah makan kari India, dan restoran barbecue Korea. Sejumlah usaha yang terlihat sehat tetap cemas tidak bisa memenuhi aturan baru, termasuk kewajiban mempekerjakan warga negara Jepang atau penduduk jangka panjang.
| Nama | Asal/Usaha | Situasi |
|---|---|---|
| Budhathoki Samjhana | Nepal, pemilik restoran di Tokyo | Menghadapi risiko tidak dapat memperpanjang izin tinggal bisnis |
| Manish Kumar | India, pemilik restoran di Jepang | Sudah diberi tahu visanya tidak akan diperpanjang |
| Pria Bangladesh 30 tahun | Bisnis perdagangan di Tokyo | Meragukan syarat pekerja Jepang bisa dipenuhi |
Pengetatan yang merembet ke kehidupan keluarga
Kasus Manish Kumar menunjukkan dampak kebijakan itu di lapangan. Pemilik restoran India yang sudah tinggal di Jepang selama tiga dekade itu bahkan sudah diberi tahu bahwa visa bisnisnya tidak akan diperpanjang, meski masih ada masa tenggang.
Kumar menangis dalam sebuah pertemuan bulan lalu ketika mengatakan anak-anaknya hanya berbicara bahasa Jepang, tetapi ia diminta kembali ke India. Pengalaman itu memicu reaksi luas, dan lebih dari 67.800 orang menandatangani petisi yang meminta penghentian aturan baru tersebut.
Para ahli visa menyebut petugas imigrasi kini jauh lebih ketat dan meminta lebih banyak dokumen, termasuk bukti pajak dan premi asuransi sosial. Di saat yang sama, pemilik usaha juga harus menghadapi ketidakpastian saat izin mereka perlu diperpanjang setiap tahun.
Tekanan politik dan perubahan sikap publik
Jepang mulai memperketat pengawasan setelah kementerian kehakiman pada Mei tahun lalu meluncurkan rencana “zero illegal foreign residents” untuk merespons kekhawatiran publik. Kebijakan ini muncul ketika isu warga asing semakin menonjol dalam politik domestik, termasuk saat pemilu majelis tinggi tahun lalu.
Partai Sanseito naik dengan agenda “Japanese-first” dan menyebut imigrasi sebagai “silent invasion”. Setelah menjabat pada Oktober, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga berjanji melakukan penyaringan yang lebih ketat, sekaligus mendorong regulasi yang lebih keras bagi warga asing.
Di sisi lain, Jepang masih menghadapi tantangan struktural berupa angka kelahiran rendah dan populasi yang terus menyusut. Kondisi itu membuat imigrasi sebenarnya bisa membantu menahan penurunan jumlah penduduk, tetapi arah kebijakan justru bergerak ke sisi yang lebih restriktif.
Aturan baru dinilai menghantam yang benar-benar berusaha
Kazuki Yuda menilai visa business manager awalnya dirancang untuk menarik wirausahawan, tetapi kemudian menjadi jalur yang mudah dimanfaatkan mereka yang tidak punya rencana bisnis nyata. Popularitas visa ini melonjak hingga sekitar 46.000 pemegang pada pertengahan 2025, naik 70 persen dari 2020, dengan sekitar separuhnya warga negara China menurut data pemerintah.
Namun Yuda dan Daisuke Komori sama-sama memperingatkan bahwa pengetatan ini juga menekan pengusaha kecil dan wirausahawan muda yang benar-benar menjalankan bisnis. Mereka menilai kebijakan baru tidak hanya menyasar penyalahgunaan sistem, tetapi ikut menyeret pelaku usaha yang sah ke dalam risiko kehilangan status tinggal.
Bagi sebagian pelaku usaha, syarat mempekerjakan warga Jepang terasa semakin sulit diterapkan karena jumlah tenaga kerja menyusut. Seorang pengusaha Bangladesh di Tokyo bahkan mempertanyakan siapa yang mau melamar ke perusahaan dengan manajer yang status visanya tidak stabil dan harus diperpanjang setiap tahun.
Di parlemen pada April, Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan tidak ada rencana untuk meninjau ulang aturan itu. Kementeriannya menyatakan akan merespons berdasarkan keadaan masing-masing kasus, sehingga tekanan terhadap pemegang visa bisnis masih jauh dari selesai.
