Di tengah pengawasan yang makin ketat setelah kewenangan industri kripto beralih ke OJK, Upbit Indonesia berada dalam posisi yang sulit. Selama tiga minggu terakhir, situs dan aplikasi platform ini tidak bisa diakses, dan sekitar 65 ribu pengguna aktif ikut terdampak.
Situasi itu membuat Upbit mencari jalan tengah agar kepatuhan regulasi tetap berjalan tanpa mematikan usaha. CEO Upbit Indonesia Resna Raniadi menegaskan perusahaan tidak ingin memperpanjang konflik, melainkan mendorong solusi yang adil dan berkelanjutan.
Tekanan regulasi yang makin berat
Upbit Indonesia sudah mengantongi izin resmi dari OJK sejak Maret 2025. Namun, dalam audit lanjutan, regulator meminta sejumlah syarat tambahan, termasuk pemisahan infrastruktur digital dari entitas Upbit global yang beroperasi di Korea, Thailand, dan Singapura.
Resna menilai kebijakan itu sejalan dengan semangat kedaulatan data dan perlindungan konsumen. Meski begitu, ia menyebut penerapannya tidak sederhana karena berpotensi menaikkan biaya operasional setidaknya 30 persen.
Ia juga mengatakan perusahaan perlu merekrut puluhan ahli blockchain, padahal tenaga semacam itu masih sulit dicari di Indonesia. Karena itu, Upbit menilai kepatuhan harus dibangun dengan model yang tetap realistis bagi bisnis lokal.
Dua opsi untuk menjembatani kepentingan
Untuk menekan beban tanpa mengabaikan tuntutan regulator, Upbit mengajukan dua opsi kepada OJK. Opsi pertama adalah komitmen tertulis dari seluruh entitas global Upbit agar tidak menerima pengguna asal Indonesia.
Opsi kedua berupa pembatasan akses berbasis IP, sehingga layanan Upbit Indonesia hanya dapat diakses dari dalam negeri tanpa harus memisahkan seluruh infrastruktur digital. Resna menilai dua skema itu masih bisa menjaga semangat kedaulatan, sekaligus mengurangi beban berlebihan pada perusahaan.
Pendekatan ini menjadi upaya Upbit menjaga bisnis tetap berjalan di tengah aturan yang lebih ketat. Perusahaan ingin menunjukkan bahwa kepatuhan tidak harus berujung pada gangguan operasional yang berat.
Pengguna merasakan dampak paling cepat
Pemblokiran layanan membuat sejumlah pengguna tidak bisa melakukan transaksi. Dalam kondisi pasar yang bergerak cepat, sebagian pengguna bahkan tidak bisa melakukan cut loss saat harga sedang turun.
Dampak itu langsung terasa di level ritel dan membuat akses layanan menjadi isu yang lebih sensitif. Upbit menempatkan pengguna sebagai prioritas utama dan berharap ada kejelasan secepatnya agar mereka bisa kembali bertransaksi dengan aman dan nyaman.
Resna juga menegaskan bahwa keberlanjutan bisnis sangat terkait dengan perlindungan konsumen. Layanan yang tidak bertahan lama pada akhirnya justru bisa merugikan banyak pihak, terutama pengguna yang menggantungkan aktivitas transaksi pada platform tersebut.
Sorotan pada ketimpangan ekosistem
Selain soal kepatuhan, Resna menyoroti ketimpangan dalam ekosistem perdagangan aset digital. Ia menyebut exchanger luar negeri tanpa izin masih bisa beroperasi dengan biaya transaksi lebih rendah, kondisi yang menurutnya berpotensi memicu capital flight.
Menurut dia, persoalannya bukan pada pajak atau fee, melainkan pada kesetaraan aturan main. Pelaku yang patuh, kata Resna, bisa dirugikan jika beban regulasi tidak diterapkan secara seimbang kepada semua pemain.
Pandangan itu menunjukkan tantangan yang lebih luas dari sekadar audit terhadap satu platform. Ketika aturan terasa berat bagi pemain yang patuh, sementara pelaku lain masih bisa bergerak lebih longgar, pasar berisiko kehilangan keseimbangan.
Komitmen literasi tetap dijaga
Sebelum masalah akses ini muncul, Upbit Indonesia aktif menjalankan literasi kripto ke berbagai daerah, termasuk Ambon, Manado, dan Gorontalo. Program itu menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem Web3 yang lebih sehat dan membuka peluang karier bagi anak muda Indonesia.
Resna menyebut komitmen sosial tersebut tetap ingin dijalankan jika perusahaan dapat terus bertahan. Hingga kini, situs dan aplikasi Upbit Indonesia masih belum dapat diakses, sementara closing meeting audit dengan OJK dijadwalkan pada 12 Juni 2025.
Di tengah proses itu, Upbit berharap komunikasi dengan regulator bisa menghasilkan titik temu yang tidak hanya patuh pada aturan, tetapi juga realistis bagi keberlangsungan industri kripto di Indonesia.
Source: mediaindonesia.com
