Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mendorong pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar segera mengeksekusi dukungan fiskal yang sudah tersedia. Pesannya sederhana, dana untuk pemulihan tidak boleh berhenti lama di administrasi ketika kebutuhan warga masih mendesak.
Dorongan itu muncul karena pemerintah telah menambah Transfer ke Daerah atau TKD sekitar Rp10,6 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, bantuan keuangan hibah antardaerah bagi wilayah terdampak paling parah di Aceh juga sudah mencapai sekitar Rp285 miliar.
Dana besar, pekerjaan lapangan juga besar
Tambahan TKD tersebut dibagi untuk tiga provinsi terdampak, dengan sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Namun, besarnya alokasi itu masih harus diterjemahkan menjadi program yang benar-benar berjalan di lapangan.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menegaskan percepatan realisasi menjadi kunci agar indikator pemulihan masyarakat segera tercapai. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang sudah disiapkan tidak seharusnya tertahan terlalu lama di meja administrasi.
Hunian tetap dan layanan dasar masih dikejar
Wahyu menyebut kebutuhan mendesak di lapangan masih mencakup layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan hunian tetap atau huntap. Untuk sejumlah daerah, persoalan lahan masih menjadi kendala utama sehingga proses pembangunan belum bisa bergerak secepat yang diharapkan.
Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah bahkan harus memakai anggaran daerah untuk membeli lahan agar pembangunan huntap tidak tertunda. Wahyu meminta perhatian tidak hanya tertuju pada Aceh, tetapi juga pada daerah lain yang menghadapi hambatan serupa.
| Wilayah | Dukungan Fiskal | Keterangan |
|---|---|---|
| Aceh | Rp1,6 triliun | Termasuk hibah antardaerah sekitar Rp285 miliar untuk wilayah terdampak paling parah |
| Sumatera Utara | Rp6,3 triliun | Masuk dalam tambahan TKD untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi |
| Sumatera Barat | Rp2,6 triliun | Masuk dalam tambahan TKD untuk percepatan pemulihan pascabencana |
Koordinasi pusat dan daerah ikut dipercepat
Satgas PRR juga meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga di daerah agar seluruh program berjalan searah dengan Rencana Induk Pascabencana Sumatera 2026–2028. Rencana induk itu ditopang total anggaran sekitar Rp100,1 triliun.
Wahyu menjelaskan tahapan rehabilitasi akan berlangsung hingga 2027, sedangkan rekonstruksi ditargetkan selesai pada 2028. Karena itu, setiap tahap perlu dijalankan secara terukur dan saling mendukung agar pemulihan tidak tersendat di tengah jalan.
Pendampingan agar uang cepat berubah jadi hasil
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan pemerintah akan terus mendampingi daerah dalam memanfaatkan TKD tambahan dan bantuan keuangan. Pendampingan itu diarahkan agar penggunaan anggaran tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.
Agus menegaskan pemerintah siap memberikan asistensi, memfasilitasi, dan mendampingi pemerintah daerah supaya penggunaan anggaran sesuai tujuan pemberiannya. Harapannya, manfaat terbesar bisa segera dirasakan masyarakat terdampak bencana ketika dana, koordinasi, dan kesiapan daerah bergerak dalam arah yang sama.