Serangkaian kebijakan Presiden Prabowo Subianto disebut mulai mengubah posisi petani, bukan hanya dari sisi biaya produksi, tetapi juga dari sisi harga jual hasil panen. Muhammad Qodari menilai langkah-langkah itu langsung menyentuh kebutuhan paling dasar di lapangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dari pupuk subsidi yang lebih mudah diakses sampai harga gabah yang dijaga tetap menguntungkan, pemerintah menempatkan petani di titik yang lebih aman dalam rantai pasok pangan. Qodari menyebut arah kebijakan itu membuat beban usaha tani lebih ringan sekaligus membuka ruang pendapatan yang lebih baik.
Pupuk subsidi dibuat lebih dekat ke petani
Salah satu fokus utama adalah penambahan kuota pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton. Jumlah itu disebut hampir dua kali lipat dibandingkan sebelumnya dan ditujukan agar kebutuhan petani lebih terjamin.
Pemerintah juga memangkas jalur distribusi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Dalam skema baru ini, pupuk disalurkan langsung dari PT Pupuk Indonesia ke gabungan kelompok tani atau koperasi sebelum diteruskan kepada petani.
Qodari menilai penyederhanaan itu membuat proses penebusan tidak berbelit. Petani kini cukup membawa KTP, sementara distribusi dipantau lewat sistem digital agar data penerima lebih transparan dan tepat sasaran.
Harga pupuk turun, dukungan diperluas
Pemerintah juga menurunkan harga pupuk subsidi sekitar 20% sejak Oktober 2025. Harga pupuk urea turun dari Rp 2.250 menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp 2.300 menjadi Rp 1.840 per kilogram.
Selain untuk sektor tanaman pangan, pemerintah kembali mengalokasikan 295.000 ton pupuk subsidi bagi sektor perikanan. Alokasi ini sebelumnya sempat dihentikan selama empat tahun, sehingga kebijakan baru tersebut membuka dukungan yang lebih luas bagi pelaku usaha di bidang pangan.
Modernisasi pertanian digenjot lewat alsintan
Di sisi produksi, pemerintah mempercepat modernisasi pertanian dengan bantuan alat dan mesin pertanian. Bantuan itu mencakup traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, serta drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.
| Program | Rincian | Data Utama |
|---|---|---|
| Alsintan 2026 | Unit yang disiapkan Kementerian Pertanian | 38.969 unit |
| Anggaran Alsintan 2026 | Dana yang disiapkan untuk bantuan tersebut | Rp 4,19 triliun |
| Kredit alsintan | Skema pembiayaan melalui bank pemerintah dan bank pembangunan daerah | Bunga rendah |
Kementerian Pertanian menyiapkan sekitar 38.969 unit alsintan pada 2026 dengan anggaran sekitar Rp 4,19 triliun. Bantuan itu disalurkan kepada petani untuk mendorong efisiensi kerja dan meningkatkan produktivitas lahan.
Selain bantuan langsung, pemerintah juga menyiapkan skema kredit alsintan berbunga rendah melalui bank pemerintah dan bank pembangunan daerah. Skema ini ditujukan agar petani lebih mudah memiliki peralatan modern tanpa beban pembiayaan yang terlalu berat di awal.
Harga gabah dijaga agar petani tetap untung
Qodari juga menyoroti kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah yang diserap Bulog dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram tanpa rafaksi. Kebijakan itu disebut penting untuk menjaga agar harga gabah tetap menguntungkan bagi petani.
Dengan skema tersebut, serapan gabah Bulog ikut membantu menjaga harga di tingkat petani. Qodari menegaskan kebijakan itu membuat harga gabah minimal tetap berada di Rp 6.500 per kilogram.
Produksi naik, kesejahteraan ikut bergerak
Sejumlah kebijakan itu disebut mulai terlihat hasilnya dari sisi produksi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton.
Angka itu sejalan dengan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO sebesar 35,6 juta ton serta data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA sebesar 34,6 juta ton. Qodari juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Indonesia telah resmi swasembada beras per 31 Desember 2025 dan tidak melakukan impor beras sepanjang 2025.
Dari sisi kesejahteraan, data BPS menunjukkan nilai tukar petani pada Mei 2026 mencapai 127,73. Qodari menyebut angka itu sebagai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir dan menjadi sinyal bahwa kebijakan pemerintah mulai memberi dampak pada kondisi ekonomi petani.