Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan prihatin setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini diamankan dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Keprihatinan itu muncul karena kepala daerah disebut telah menerima retret, pembekalan, dan pembinaan antikorupsi.
Menurut Tito, perbaikan sistem keuangan daerah yang lebih transparan juga telah dijalankan. Namun, upaya kelembagaan tersebut dinilai tidak akan cukup tanpa komitmen dan integritas pribadi dari setiap pejabat.
OTT ke-17 KPK pada 2026
KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Lalu Ahmad Zaini pada Senin, 20 Juli 2026. Operasi itu disebut sebagai OTT ke-17 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa Bupati Lombok Barat telah diamankan tim lembaga antirasuah. “Benar (OTT Bupati Lombok Barat),” kata Fitroh kepada wartawan.
| Informasi | Keterangan |
|---|---|
| Jenis operasi | Operasi tangkap tangan KPK |
| Urutan OTT | Ke-17 sepanjang 2026 |
| Pihak yang diamankan | Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini |
| Waktu konfirmasi | Senin, 20 Juli 2026 |
Hingga saat itu, KPK belum memaparkan perkara yang melatarbelakangi operasi tersebut. Informasi mengenai dugaan tindak pidana, pihak lain yang terlibat, dan perkembangan pemeriksaan masih menunggu penjelasan resmi lebih lanjut.
Ruang kerja bupati disegel
Situasi di kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Barat diketahui pegawai saat mereka masuk pada Senin pagi. Ruang kerja bupati sudah dalam kondisi tersegel dengan lambang KPK.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Akhmad Saikhu membenarkan adanya penyegelan tersebut. “Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK),” ujar Saikhu di Gerung.
Kondisi itu mengejutkan jajaran pemerintah daerah karena beberapa jam sebelumnya Lalu Ahmad Zaini masih terlihat mengikuti kegiatan di lingkungan kantor bupati. Pada Senin subuh, ia bersama pejabat Pemkab Lombok Barat mengikuti nonton bareng final Piala Dunia 2026 di halaman kantor bupati.
Saikhu mengatakan para pegawai pulang setelah kegiatan tersebut selesai lalu kembali bekerja pada pagi hari. “Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget,” ucapnya.
Retret belum menjamin pencegahan pelanggaran
Tito mengatakan pemerintah telah memberikan retret dan pembekalan awal bagi para kepala daerah. Pembinaan juga terus dilakukan seiring penerapan sistem keuangan yang disebut lebih transparan.
“Ya saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan,” kata Tito di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Ia juga menyinggung pertemuan kepala daerah yang pernah digelar Presiden Prabowo Subianto di Sentul. Bagi Tito, langkah pembinaan itu tetap harus diikuti oleh kesadaran masing-masing pejabat untuk tidak melanggar hukum.
“Pernah dikumpulkan juga oleh bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga, kita kan nggak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat ya rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang,” kata Tito.
Tito berharap OTT yang menjerat kepala daerah dapat menjadi peringatan bagi pejabat di wilayah lain. Ia meminta para kepala daerah melakukan introspeksi dan menjauhi pelanggaran, terutama tindak pidana korupsi.