Pegawai pemerintah federal Amerika Serikat kini dapat kembali mengunduh TikTok pada perangkat resmi untuk bekerja. Perubahan ini membalik kebijakan yang sejak akhir 2022 secara luas melarang aplikasi tersebut di lingkungan cabang eksekutif.
Namun, pelonggaran itu bukan berarti TikTok otomatis boleh dipasang di seluruh perangkat kerja pemerintah. Setiap lembaga federal tetap dapat mempertahankan pembatasan sendiri bila aplikasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan kebijakan keamanan internal.
Larangan Lama Dinilai Tidak Menjangkau Struktur Baru
Departemen Kehakiman AS atau DOJ menilai aturan Kongres sebelumnya secara spesifik menyasar TikTok dengan struktur kepemilikan lama. Setelah operasional aplikasi di Amerika Serikat dialihkan ke perusahaan gabungan baru, dasar penerapan larangan tersebut dinilai berubah.
Dalam memo DOJ, Presiden AS Donald Trump disebut mengizinkan pegawai lembaga di cabang eksekutif mengunduh TikTok ke perangkat pemerintah. Meski begitu, kewenangan untuk menentukan penerapan di lapangan tetap berada di tangan masing-masing instansi.
Artinya, keputusan ini membuka kembali kemungkinan penggunaan TikTok pada perangkat kerja, bukan mencabut seluruh kontrol keamanan yang ada. Instansi federal masih bisa memblokir aplikasi tersebut apabila melihat adanya risiko terhadap data, jaringan, atau aturan penggunaan perangkat resmi.
Perusahaan Gabungan Mengubah Posisi TikTok
Perubahan kebijakan berkaitan dengan pengalihan operasional TikTok di Amerika Serikat kepada perusahaan gabungan baru. Mayoritas investor perusahaan itu berasal dari Amerika Serikat, sedangkan ByteDance mempertahankan kepemilikan sebesar 19,9 persen saham.
| Pihak | Peran dalam Struktur Baru |
|---|---|
| Oracle | Mitra keamanan |
| Silver Lake | Investor perusahaan gabungan |
| MGX | Investor perusahaan gabungan |
| ByteDance | Mempertahankan 19,9 persen saham |
Oracle menjalankan peran sebagai mitra keamanan dalam kesepakatan tersebut. Susunan perusahaan gabungan dan peran Oracle itu dilaporkan TechCrunch, sebagaimana dikutip Kompas.com.
Struktur kepemilikan baru menjadi pembeda utama antara TikTok yang sebelumnya terkena pembatasan dan versi aplikasi yang kini tersedia di Amerika Serikat. DOJ memandang undang-undang lama tidak berlaku secara menyeluruh untuk setiap versi TikTok, melainkan terkait risiko yang dikaitkan dengan kepemilikan sebelumnya.
Kekhawatiran Data Tetap Menjadi Latar Utama
Larangan awal muncul setelah Kongres AS mengesahkan undang-undang bipartisan pada akhir 2022. Aturan itu mewajibkan lembaga di bawah cabang eksekutif menghapus TikTok dari perangkat milik pemerintah.
Pemerintah AS ketika itu menyoroti keamanan nasional dan perlindungan data pribadi pengguna. TikTok yang dimiliki ByteDance, perusahaan berkantor pusat di Beijing, dikhawatirkan dapat membuka akses data warga Amerika kepada China.
Kekhawatiran tersebut kemudian mendorong tekanan agar ByteDance menjual TikTok. Pemerintah Amerika juga menetapkan 19 Januari sebagai batas waktu, dengan ancaman aplikasi tidak dapat diunduh bila penjualan tidak terjadi hingga tanggal itu.
ByteDance sempat menentang langkah pemblokiran dengan alasan kebijakan tersebut melanggar Amendemen Pertama mengenai kebebasan berbicara. Namun, hakim Mahkamah Agung AS disebut cenderung menegakkan pemblokiran TikTok.
Dibukanya kembali akses untuk pegawai federal menunjukkan bahwa perubahan kepemilikan memengaruhi penilaian hukum terhadap aplikasi itu. Meski demikian, perdebatan mengenai keamanan data belum berakhir karena kebijakan akhir tetap dapat berbeda di setiap lembaga pemerintah.
