Pemerintah memasang target renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026 melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Sasaran ini naik hampir sembilan kali lipat dibandingkan target 45.000 unit pada 2025.
Lonjakan target tersebut menempatkan program bedah rumah sebagai salah satu agenda besar peningkatan kualitas hunian masyarakat. Skala pelaksanaannya akan membutuhkan koordinasi kuat agar bantuan dapat menjangkau penerima yang tepat di berbagai daerah.
Target 2026 Jauh Melampaui Tahun Sebelumnya
Perbandingan target dua tahun terakhir menunjukkan perubahan besar dalam rencana renovasi rumah pemerintah. Pada 2026, jumlah rumah yang dibidik untuk diperbaiki bertambah 355.000 unit dari sasaran tahun sebelumnya.
| Tahun | Target Renovasi Rumah Tidak Layak Huni |
|---|---|
| 2025 | 45.000 unit |
| 2026 | 400.000 unit |
Menurut unggahan resmi Sekretariat Kabinet, target renovasi 400.000 unit tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan hunian masyarakat. Program ini juga menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal.
BSPS dikenal luas sebagai program bedah rumah karena bantuannya diarahkan untuk memperbaiki kondisi rumah yang belum memenuhi kelayakan. Program ini berfokus pada peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Koordinasi Lintas Instansi Jadi Penentu
Pembahasan target tersebut dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pertemuan berlangsung di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Minggu, 19 Juli 2026.
Selain membahas kenaikan target, pertemuan itu menyoroti perkembangan pelaksanaan program serta kebutuhan untuk mempercepat implementasinya. Pemerintah memandang sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai unsur penting dalam menjalankan target besar tersebut.
Koordinasi diperlukan agar proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan renovasi dapat berlangsung lebih cepat serta efektif. Ketepatan sasaran juga menjadi perhatian karena bantuan ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan perbaikan tempat tinggal.
Hunian Layak Menjadi Fokus Utama
Peningkatan jumlah target renovasi menunjukkan besarnya dorongan pemerintah untuk memperluas akses terhadap hunian yang lebih layak. Perbaikan rumah diharapkan tidak hanya mengubah kondisi fisik bangunan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi kualitas hidup masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memegang peran penting bersama kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi di tingkat pusat hingga daerah dibutuhkan agar program dapat dijalankan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Target 400.000 unit pada 2026 menjadi penanda percepatan besar dibandingkan capaian yang dibidik pada 2025. Keberhasilan program akan bergantung pada kemampuan seluruh pihak terkait menjaga pelaksanaan renovasi tetap tepat sasaran dan berjalan efektif.