Keresahan atas aksi begal yang kembali mencuat di Bandung mendorong Pemerintah Kota Bandung menyiapkan respons di dua titik penting: penguatan patroli keamanan dan perbaikan penerangan jalan. Langkah ini ditujukan agar warga tidak hanya melihat angka kriminalitas, tetapi juga benar-benar merasa aman saat beraktivitas.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai penurunan kriminalitas secara statistik belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pengamanan kota. Menurutnya, rasa waswas warga di jalan, terutama pada malam hari, tetap harus dijawab dengan tindakan nyata.
Jalan Gelap Masuk Agenda Perbaikan
Pemkot Bandung menyoroti sejumlah ruas yang masih gelap karena penerangan belum memadai. Kondisi tersebut dipandang dapat memperbesar rasa tidak aman di ruang publik, khususnya bagi warga yang pulang atau bepergian di luar jam kerja.
Penyusunan ulang anggaran tengah dilakukan agar pengadaan dan perbaikan lampu penerangan jalan berjalan lebih efektif. Program ini ditargetkan mulai dikerjakan pada triwulan ketiga hingga triwulan keempat 2026 melalui kolaborasi Pemkot Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat.
| Fokus | Kondisi yang Disorot | Langkah Pemkot |
|---|---|---|
| Patroli keamanan | Polisi telah berpatroli, tetapi sarana dan prasarana masih terbatas | Membahas dukungan operasional bersama kepolisian |
| Penerangan jalan | Masih terdapat titik jalan yang gelap | Menyusun ulang anggaran dan berkolaborasi lintas pemerintah |
| Partisipasi warga | Solidaritas sosial dinilai perlu diperkuat | Mendorong semangat Warga Jaga Warga |
Rapat Khusus untuk Dukungan Patroli
Farhan berencana menggelar rapat khusus dengan Kapolrestabes Bandung untuk membahas kebutuhan pengamanan kota. Pembahasan akan diarahkan pada bentuk dukungan yang bisa diberikan pemerintah daerah agar tugas kepolisian berjalan lebih optimal.
Patroli keamanan disebut sudah dilakukan aparat, namun pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan fasilitas operasional. Karena itu, Pemkot Bandung ingin memetakan kebutuhan yang dapat segera diperkuat lewat koordinasi dengan kepolisian.
Farhan menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengambil alih peran polisi dalam menjaga ketertiban. Aparat pemerintah dan kepolisian tetap memegang tanggung jawab utama atas keamanan Kota Bandung.
Dalam pernyataannya pada Senin (20/7), Farhan mengatakan isu begal kembali ramai dibicarakan pada akhir pekan. Ia menekankan bahwa kebijakan keamanan tidak boleh hanya berpatokan pada paparan angka kriminalitas.
“Kini isu begal kembali mencuat pada akhir pekan. Meski berdasarkan paparan Kapolrestabes Bandung tingkat kriminalitas secara statistik mengalami penurunan, namun pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada angka. Yang paling penting adalah rasa aman masyarakat,” ungkap Farhan.
Warga Jaga Warga Bukan Pengganti Aparat
Selain dukungan untuk patroli, Pemkot Bandung mengajak masyarakat menghidupkan semangat Warga Jaga Warga. Gagasan itu ditempatkan sebagai bentuk solidaritas dan gotong royong antarwarga, bukan sebagai pengganti tugas negara.
Farhan menilai anggapan bahwa semua urusan keamanan sepenuhnya berada di tangan aparat berisiko melemahkan ikatan sosial di lingkungan warga. Gotong royong dinilai tetap penting untuk menghadapi persoalan keamanan di kawasan perkotaan.
“Prinsip Warga Jaga Warga bukan berarti masyarakat menggantikan tugas negara. Aparat pemerintah dan kepolisian tetap bertanggung jawab menjalankan tugasnya. Tapi semangatnya adalah solidaritas dan gotong royong antarwarga,” paparnya.
ASN Diminta Tetap Siaga
Farhan juga meminta aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Bandung mempertahankan kesiapan dalam melayani masyarakat. Ia menilai persoalan kota dapat muncul sewaktu-waktu, dari gangguan keamanan hingga pohon tumbang dan kejadian darurat lainnya.
Banyak persoalan, menurut Farhan, justru muncul di luar jam kerja sehingga profesionalisme aparatur tetap dibutuhkan. “Kota Bandung ini tidak pernah bisa santai,” tuturnya saat mengingatkan ASN agar tidak menjadikan beban kerja sebagai alasan untuk mengeluh.