Seorang pelaku diduga menggunakan 16 QR Code dengan 16 pelat nomor berbeda untuk mengisi satu tangki tandon berkapasitas 1.000 liter. Temuan ini menjadi gambaran bagaimana celah distribusi BBM subsidi masih dapat dimanfaatkan untuk pengisian dalam volume besar.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memblokir 307.107 QR Code pelanggan yang terindikasi bermasalah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga subsidi dan kompensasi negara disalurkan kepada pihak yang berhak.
Modus Helikopter Terbaca dari Data Transaksi
BPH Migas menggabungkan data transaksi digital dengan pemeriksaan fisik di lapangan untuk mengenali pola pengisian yang tidak wajar. Salah satu pola yang terdeteksi ialah kendaraan yang melakukan pengisian lebih dari sekali dalam sehari memakai identitas digital berbeda.
Pola itu dikenal sebagai modus “helikopter”, ketika satu kendaraan memanfaatkan banyak QR Code dan nomor kendaraan untuk membeli bahan bakar berulang kali. Cara tersebut membuat transaksi tampak tercatat atas identitas yang berbeda, padahal pengisian mengarah ke kendaraan yang sama.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan digitalisasi memungkinkan lembaganya menarik data penyaluran setiap hari. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, ia menyatakan, “Kita banyak menemukan adanya dari dasar digitalisasi kita bisa tarik data mengenai setiap hari dilakukan penyaluran yang dengan kendaraan yang sama, dengan QR Code yang berbeda, dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam sehari.”
Angka Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi
Pemblokiran QR Code menjadi bagian dari pengawasan yang juga menyasar lembaga penyalur atau SPBU. BPH Migas mencatat koreksi penyaluran dalam jumlah besar dan potensi penghematan anggaran subsidi serta kompensasi negara.
| Temuan Pengawasan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| QR Code diblokir | 307.107 | Ditujukan untuk mencegah penggunaan identitas digital ilegal |
| SPBU mendapat pembinaan | 2.694 | Terkait kepatuhan regulasi dan pelayanan kepada non-konsumen pengguna |
| Koreksi penyaluran | 24.711,17 KL | Ditemukan pada 449 lembaga penyalur |
| Potensi anggaran terselamatkan | Hampir Rp470 miliar | Berasal dari koreksi penyaluran subsidi dan kompensasi |
SPBU dan Dokumen Palsu Ikut Diawasi
Sebanyak 2.694 SPBU atau lembaga penyalur telah dikenai sanksi pembinaan. Tindakan itu berkaitan dengan pelanggaran regulasi dan pelayanan kepada pihak yang bukan merupakan konsumen pengguna.
Pengawasan juga menemukan indikasi kerja sama antara operator SPBU dan oknum tertentu. Praktik tersebut diduga dipakai untuk meloloskan pengisian secara ilegal dengan menggunakan dokumen palsu.
Menurut BPH Migas, pembinaan terhadap penyalur dilakukan secara berkelanjutan. Kepatuhan terhadap aturan serta ketelitian dalam melayani pembelian menjadi perhatian agar penyaluran tidak menyimpang dari tujuan subsidi.
Tangki Modifikasi dan STNK Mati Jadi Temuan Lapangan
Selain data digital, pemeriksaan fisik menemukan kendaraan yang dinilai tidak layak digunakan untuk membeli BBM subsidi. Di sejumlah kasus, kendaraan tersebut memakai STNK yang telah mati dan temuan ini disebut lebih dominan di jalur Lintas Sumatera.
Modifikasi tangki kendaraan juga menjadi perhatian karena dapat memperbesar kapasitas penampungan bahan bakar. Tangki yang diubah berpotensi dipakai untuk mengambil volume BBM subsidi melampaui kebutuhan wajar kendaraan.
Catatan BPH Migas yang disampaikan kepada CNBC Indonesia menunjukkan koreksi penyaluran telah mencapai 24.711,17 kiloliter pada 449 lembaga penyalur. Nilai subsidi dan kompensasi negara yang berpotensi diselamatkan dari koreksi tersebut mendekati Rp470 miliar.
Sistem AI Disiapkan untuk Membaca Transaksi Janggal
BPH Migas menyiapkan peta jalan pengembangan sistem teknologi informasi berbasis AI yang terintegrasi secara nasional. Sistem ini ditargetkan dapat mengenali transaksi tidak normal secara real-time di berbagai wilayah Indonesia.
Deteksi cepat diharapkan membantu menutup celah penggunaan QR Code ilegal, pengisian berulang, serta manipulasi identitas kendaraan. Penguatan sistem digital dinilai penting untuk memberi efek jera dan membuat penyaluran BBM subsidi lebih selektif.