Pendamping PKH

Kementerian Sosial menjatuhkan sanksi kepada ratusan pendamping Program Keluarga Harapan atau PKH yang terbukti rangkap kerja. Selain hukuman disiplin hingga pemutusan hubungan kerja, mereka juga diwajibkan mengembalikan upah bulanan ke kas negara. Temuan ini berawal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan yang mengungkap adanya indikasi pelanggaran sebelum para pendamping diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Dari penelusuran awal, ada 1.747 nama yang terindikasi memiliki pekerjaan lain di luar tugas utama mereka. Verifikasi ribuan nama pendamping PKH Setelah dilakukan verifikasi lanjutan, 1.696 orang tercatat masih aktif sebagai pendamping, sementara 51 orang lainnya sudah tidak aktif. Dari jumlah itu, 833 orang dinyatakan bersih dan tidak terbukti melanggar. Sisanya kemudian masuk dalam kategori pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut. Sebanyak 141 pendamping terbukti bekerja penuh waktu di tempat lain, sedangkan 692 orang lainnya melakoni pekerjaan paruh waktu atau lepas. Kategori Jumlah Keterangan Terindikasi dari audit 1.747 Diduga memiliki pekerjaan lain Masih aktif 1.696 Hasil penelusuran lanjutan Tidak aktif 51 Hasil penelusuran lanjutan Bersih 833 Tidak terbukti bersalah Bekerja penuh waktu di tempat lain 141 Terbukti melanggar Pekerjaan paruh waktu atau lepas 692 Terbukti melanggar Pengembalian Rp7,9 miliar ke kas negara Kemensos menyebut besaran honor pendamping PKH sebelum beralih status menjadi PPPK berada di angka Rp 3,1 juta per bulan. Dari perhitungan sementara, total pengembalian upah yang harus disetor ke kas negara ditaksir mencapai Rp 7,9 miliar. Langkah ini diambil karena rangkap pekerjaan dinilai berpotensi mengganggu kewajiban pelayanan di lapangan. Petugas yang bekerja di tempat lain dikhawatirkan mengurangi jam kerja resmi mereka sebagai pendamping masyarakat rentan. Pelanggaran tersebar di 38 provinsi Indikasi rangkap jabatan ditemukan di 38 provinsi. Jawa Timur mencatat jumlah tertinggi dengan 246 orang, disusul Jawa Barat 236 orang dan Sumatera Selatan 191 orang. Setelah tiga provinsi itu, Jawa Tengah tercatat 115 orang dan Banten 95 orang. Data lain menunjukkan Sumatera Utara 88 orang, Sulawesi Utara 85 orang, Sulawesi Selatan 80 orang, dan Lampung 75 orang. Provinsi Jumlah Catatan Jawa Timur 246 Tertinggi Jawa Barat 236 Urutan kedua Sumatera Selatan 191 Urutan ketiga Jawa Tengah 115 - Banten 95 - Sumatera Utara 88 - Sulawesi Utara 85 - Sulawesi Selatan 80 - Lampung 75 - Kalimantan Barat 60 - Kalimantan Selatan 53 - Nusa Tenggara Barat 41 - Sulawesi Tenggara 37 - Riau 34 - Sulawesi Barat 32 - Jambi 23 - Aceh 22 - Papua Barat Daya 22 - DKI Jakarta 21 - Maluku Utara 21 - Kalimantan Tengah 20 - Sulawesi Tengah 19 - Sumatera Barat 17 - Kalimantan Timur 12 - Kepulauan Riau 12 - Sikap Kemensos dan penegakan disiplin Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan seluruh rekomendasi pemeriksa keuangan akan ditindaklanjuti secara transparan. Ia mengatakan kementeriannya akan memulihkan nama baik mereka yang tidak terbukti bersalah sekaligus memberi sanksi kepada yang melanggar. “Setiap temuan BPK pasti kami tindaklanjuti. Yang kami cari adalah kejelasan,” ujarnya. Ia juga menyebut isu ini berkaitan dengan integritas, kedisiplinan, dan akuntabilitas penggunaan uang negara. Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, menilai rangkap jabatan dapat membuat kewajiban pelayanan terbengkalai. Karena itu, Kemensos menegaskan tidak akan menjatuhkan hukuman tanpa klarifikasi tertulis dan pemeriksaan dokumen pendukung yang kuat. Pembenahan internal ini juga disebut penting untuk menjaga efektivitas penyaluran bantuan sosial bagi keluarga miskin. Kemensos menilai keterhubungan data lintas kementerian dan lembaga kini membuat riwayat pekerjaan ganda lebih mudah terdeteksi. Gus Ipul mengingatkan bahwa jejak pelanggaran yang dulu sulit terlihat kini dapat terbaca lewat integrasi data yang semakin canggih. Karena itu, seluruh pendamping PKH diminta memegang komitmen yang telah ditandatangani sejak awal.

Ratusan Pendamping PKH Kena Sanksi, Kemensos Tarik Kembali Rp7,9 Miliar