Pemkab Sukabumi sedang berpacu mengejar Universal Health Coverage atau UHC di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan. Di saat kemampuan anggaran daerah tertekan, ketepatan data warga justru menjadi kunci agar bantuan iuran kesehatan tidak meleset dari sasaran.
Pembahasan percepatan UHC itu mengemuka dalam pertemuan strategis di Pendopo Kabupaten Sukabumi bersama Tim Percepatan UHC Provinsi Jawa Barat. Fokusnya bukan hanya mengejar target, tetapi juga menyusun langkah konkret agar perlindungan kesehatan warga bisa menjangkau lebih banyak orang secara tepat.
Tekanan anggaran membuat langkah harus lebih hati-hati
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH, MM, menyebut tantangan besar muncul setelah kejadian kebencanaan pada 2024 dan 2025. Bencana itu merusak ribuan rumah di 36 kecamatan dan berdampak pada kemampuan daerah menanggung iuran BPJS Kesehatan masyarakat.
Dalam situasi seperti itu, Pemkab Sukabumi menempatkan percepatan UHC sebagai bagian dari program prioritas yang tetap selaras dengan target nasional dan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu, solusi lintas sektoral dinilai menjadi pilihan yang paling realistis untuk menjaga layanan kesehatan tetap bergerak.
Data kependudukan jadi dasar utama
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti, menekankan bahwa akurasi data kependudukan menjadi pondasi penting dalam penentuan kepesertaan JKN. Data yang valid dibutuhkan agar bantuan iuran benar-benar sampai kepada warga yang berhak.
Untuk itu, tim teknis dari berbagai OPD Kabupaten Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan pembahasan lewat desk teknis. Agenda berikutnya mencakup perumusan regulasi daerah, penyesuaian anggaran atau addendum, serta strategi pelibatan swasta melalui CSR.
| Fokus Pembahasan | Pihak Terkait | Tujuan |
|---|---|---|
| Percepatan UHC | Pemkab Sukabumi dan Tim Percepatan UHC Jawa Barat | Mendorong perlindungan kesehatan yang lebih merata |
| Validasi data kependudukan | Dukcapil Jawa Barat, OPD, BPJS Kesehatan | Menentukan kepesertaan JKN dan sasaran bantuan iuran |
| Skema pendanaan | Pemkab Sukabumi dan pihak swasta | Menyesuaikan anggaran dan membuka dukungan CSR |
Koordinasi lintas sektor jadi jalan yang paling masuk akal
Pemkab Sukabumi menilai koordinasi antarpihak menjadi jalan penting agar target UHC tidak berhenti di atas kertas. Pemerintah daerah berharap persiapan yang matang bisa membuka jalan bagi perlindungan kesehatan yang lebih komprehensif untuk seluruh masyarakat.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi, Nora D. Manurung, juga menekankan perlunya validasi data peserta secara berkala. Langkah itu dinilai penting supaya bantuan iuran tetap tepat sasaran dan dukungan terhadap target UHC di Kabupaten Sukabumi tidak tersendat oleh data yang keliru.
Di tengah tekanan fiskal dan dampak bencana yang masih terasa, Pemkab Sukabumi kini bertumpu pada kerja teknis lintas instansi, pembaruan data, dan penyesuaian skema pendanaan. Kombinasi itu menjadi jalur utama agar akses layanan kesehatan warga tetap bisa diperluas tanpa kehilangan akurasi sasaran.
