Wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali memicu perdebatan. Di satu sisi, usulan ini dianggap bisa menegaskan identitas budaya daerah, tetapi di sisi lain dinilai belum sepenuhnya mewakili keragaman penduduk yang tinggal di Jawa Barat.
Perdebatan itu muncul bukan hanya di ruang politik, tetapi juga di tengah warga. Sejumlah warga mendukung perubahan nama karena ingin ada penegasan jati diri Sunda, sementara yang lain melihatnya sebagai langkah yang berisiko menyingkirkan kenyataan bahwa Jawa Barat dihuni banyak suku.
Alasan Dukungan dan Keraguan Warga
Kayla melihat usulan tersebut punya sisi positif sekaligus kekurangan. Menurut dia, nama Tatar Sunda terlalu menonjolkan identitas Sunda, padahal penduduk Jawa Barat tidak hanya berasal dari satu suku.
“Menurut aku sih ada plus dan minusnya gitu ya. Sebab, bukan hanya orang Sunda saja yang tinggal di Jabar, ada dari suku lain juga,” kata Kayla dalam program Selamat Pagi Indonesia Metro TV, Selasa, 7 Juli 2026.
Di sisi lain, Asep mendukung perubahan nama itu karena dianggap lebih dekat dengan identitas asli budaya Sunda. Ia menilai nama baru bisa membuat ciri khas daerah lebih tegas dan tidak terus disamakan dengan Jawa secara umum.
“Mengenal jati diri saja biar enggak ada Jawa Barat Jawa Timur. Jadi Tatar Sunda atau Parahyangan kan. Jadi kembali lagi ke dulu gitu, ciri khas kita,” kata Asep.
Pandangan serupa datang dari Bambang. Ia menilai penyematan kata Jawa dalam nama provinsi membuat identitas daerah terasa mengarah ke wilayah Jawa yang lebih luas.
“Kalau orang Bandung atau orang Jabar, kalau disebut Jawa, itu kesannya ke Jawa sana kan,” tutur Bambang.
DPRD Jabar Lanjutkan ke Tahap Legislasi
Di tingkat parlemen daerah, usulan pergantian nama itu sudah mendapat lampu hijau untuk dilanjutkan. Seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat menyatakan setuju membawa pembahasan ke tahap legislasi berikutnya setelah audiensi bersama akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Ruang Komisi I, Bandung, Kamis, 2 Juli 2026.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, dan PPP setuju melanjutkan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat. Sementara Gerindra dan NasDem disebut ikut dalam proses tersebut.
“Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerindra dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja,” ujar Rahmat Hidayat Djati usai memimpin pertemuan itu, seperti dilansir Antara, Kamis, 2 Juli 2026.
Rahmat menjelaskan, usulan ini sudah beberapa kali dibahas pada pertemuan sebelumnya. Namun, baru pada pertemuan kali ini seluruh perwakilan fraksi hadir lengkap dan menyampaikan sikap politik mereka secara resmi.
“Jadi, tim pengusul menyampaikan ini, ini sudah ketiga kali. Tapi dihadiri lengkap utusan perwakilan fraksi-fraksi baru hari ini,” katanya.
Wacana perubahan nama Jawa Barat sempat meredup pada 2013, 2015, dan 2020. Kini, setelah dukungan dari seluruh fraksi menguat, pembahasan itu kembali bergerak dan ikut memunculkan perdebatan baru di masyarakat.
