Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog kini mencapai 5,33 juta ton. Angka itu menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah dan memberi ruang lebih besar bagi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Di tengah tekanan inflasi pangan global dan tantangan pasokan, stok sebesar itu dinilai penting karena menentukan dua hal sekaligus, yakni ketersediaan dan keterjangkauan beras. Badan Pangan Nasional menegaskan keduanya tidak bisa dipisahkan jika stabilitas pangan ingin tetap terjaga.
Stok Terbesar Sepanjang Sejarah
Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, Yudhi Harsatriadi Sandyatma, menyebut cadangan beras pemerintah di gudang Bulog berada di level 5,33 juta ton. Ia menilai capaian tersebut sebagai prestasi luar biasa karena menjadi jumlah tertinggi dalam sejarah republik ini.
Menurut Yudhi, posisi itu juga menunjukkan Indonesia makin kokoh dalam menjaga pasokan pangan. Dalam situasi pangan dunia yang masih bergejolak, stok besar memberi bantalan penting bagi kebijakan nasional.
Ketersediaan Harus Sejalan dengan Harga
Bapanas menekankan bahwa penguatan stok tidak cukup jika harga di pasar tetap tidak terkendali. Karena itu, ketersediaan pangan harus berjalan bersama upaya menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Yudhi menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan membutuhkan keseimbangan antara pasokan yang cukup dan harga yang wajar. Pengawasan pasar tetap diperlukan agar daya beli masyarakat tidak ikut tertekan saat distribusi pangan bergerak.
Satgas Baru Dikerahkan untuk Awasi Harga dan Mutu
Untuk menjaga stabilitas harga, Bapanas membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih atau Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026. Satgas ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Tugas utamanya adalah mengidentifikasi dan memverifikasi potensi pelanggaran terhadap harga acuan pemerintah dan harga eceran tertinggi. Pengawasan juga mencakup mutu serta keamanan pangan agar distribusi beras dan komoditas pokok lain tetap sesuai aturan.
Langkah itu disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga di lapangan. Bapanas ingin memastikan tidak ada pelanggaran yang bisa mengganggu stabilitas pasar pangan.
Gerakan Pangan Murah Tetap Digencarkan
Selain pengawasan, Bapanas terus mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen stabilisasi harga. Hingga 8 Juni 2026, program ini telah digelar 5.237 kali di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota.
Pelaksanaan yang masif itu menjadi jalur penting untuk meredam gejolak harga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan pokok. Pemerintah berupaya menjaga agar bahan pangan tetap bisa diperoleh dengan harga lebih terjangkau di berbagai daerah.
Dukungan dari Bank Indonesia
Upaya menjaga ketahanan pangan nasional juga mendapat dukungan Bank Indonesia melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera. Program ini dijalankan bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
Deputi Gubernur BI, Ricky P Gozali, menyebut fokus program itu ada pada tiga hal. Ketiganya adalah menjaga stabilitas harga, memastikan kesinambungan pasokan antarwilayah dan antarwaktu, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan.
Ricky menilai arah kebijakan tersebut penting bukan hanya untuk merespons kondisi harga saat ini. Penguatan sistem pangan juga dinilai relevan untuk menghadapi perubahan iklim, tantangan global, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat menuju Indonesia Emas 2045.
Inflasi Masih Terjaga
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi nasional masih berada dalam kondisi terkendali. Inflasi tahunan tercatat 3,08%, sementara inflasi bulanan pada Mei 2026 berada di level 0,28%.
Capaian itu memberi sinyal bahwa penguatan stok beras, pengawasan harga, dan program stabilisasi pasokan masih bergerak dalam koridor pengendalian inflasi. Di sisi lain, cadangan beras pemerintah yang tinggi memberi bantalan tambahan bagi kebijakan pangan nasional saat dinamika pasar terus berubah.
