Besarnya SiLPA APBD Jawa Timur 2025 yang mencapai Rp3,38 triliun membuat DPRD meminta arah belanja daerah lebih tegas. Dana itu dinilai tidak cukup hanya tercatat sebagai sisa anggaran, tetapi harus dipusatkan pada program yang memberi dampak langsung, terutama pengentasan kemiskinan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menekankan bahwa sebagian SiLPA sudah masuk ke skema pembiayaan APBD 2026. Namun, sisa dana di luar kebutuhan itu disebut perlu diarahkan ke program prioritas yang benar-benar dirasakan warga.
Rp925 Miliar Sudah Disiapkan untuk APBD 2026
Dalam APBD 2026, pemerintah daerah telah merencanakan pembiayaan sebesar Rp925 miliar yang bersumber dari SiLPA 2025. Yordan menyebut skema itu selaras dengan pola penganggaran defisit yang memang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah.
Ia menjelaskan bahwa SiLPA sebenarnya sudah diperkirakan sejak penyusunan APBD 2025. Karena itu, pemanfaatannya dalam APBD berikutnya bukanlah sesuatu yang muncul mendadak, melainkan bagian dari strategi pembiayaan yang sudah disiapkan.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| SiLPA APBD 2025 | Rp3,38 triliun | Total sisa lebih perhitungan anggaran |
| Pembiayaan APBD 2026 dari SiLPA | Rp925 miliar | Sudah direncanakan dalam skema defisit |
Setelah Kewajiban Anggaran, Fokus ke Program Prioritas
Yordan menegaskan, pemanfaatan SiLPA tetap harus mengikuti kewajiban anggaran yang sudah ada terlebih dahulu. Kewajiban itu mencakup dana bagi hasil cukai dan belanja wajib lainnya yang harus dipenuhi sebelum sisa dana diarahkan ke kebutuhan baru.
Setelah kewajiban terpenuhi, ia menilai dana yang tersisa perlu masuk ke program prioritas yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Penggunaan itu juga akan dibahas dalam Perubahan APBD 2026, dengan acuan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 dan program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pengentasan Kemiskinan Jadi Sorotan Utama
Di luar teknis pembiayaan, DPRD Jawa Timur meminta agar Perubahan APBD 2026 benar-benar diarahkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan. Yordan menilai angka kemiskinan di Jawa Timur masih besar dan membutuhkan perhatian serius dalam penyusunan anggaran.
“Anggaran bantuan harus benar-benar diarahkan agar masyarakat miskin bisa keluar dari kemiskinan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas, karena jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih cukup besar,” ujarnya.
Ia menilai bantuan yang tepat sasaran akan lebih efektif jika langsung menyentuh kelompok yang membutuhkan. Karena itu, pembahasan anggaran tidak cukup hanya menutup kebutuhan fiskal, tetapi juga harus menjawab persoalan sosial yang paling mendesak.
Pendidikan Diposisikan Sebagai Jalan Jangka Panjang
Yordan juga menyoroti akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu sebagai bagian penting dari upaya menekan kemiskinan dalam jangka panjang. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
Perhatian itu terutama diarahkan pada jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan provinsi. Ia menekankan perlunya memastikan lulusan SMA dan SMK tidak berhenti di tengah jalan karena tak mampu melanjutkan pendidikan atau menghadapi kondisi tanpa pekerjaan.
“Tentu persoalan pendidikan juga harus menjadi perhatian. Kalau kita ingin mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang, maka pendidikan harus diperkuat, terutama SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kita harus memastikan tidak ada lulusan SMA/SMK yang akhirnya menganggur atau tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” pungkasnya.
Dengan besaran SiLPA yang mencapai triliunan rupiah, pembahasan di DPRD kini mengarah pada satu tuntutan utama: dana publik harus lebih terasa manfaatnya bagi warga yang paling membutuhkan.