Pengaruh Foundation for Defense of Democracies atau FDD kembali mencuat saat kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Donald Trump. Lembaga think tank pro-Israel itu kini tidak hanya dipandang sebagai pemberi argumen, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang ikut membentuk keputusan di sekitar Gedung Putih.
Sorotan itu menguat ketika sejumlah tokoh yang pernah terhubung dengan FDD masuk ke struktur pemerintahan dan tim negosiasi AS. Di saat yang sama, tekanan terhadap Iran tetap menjadi poros kebijakan Washington di tengah ketegangan yang belum mereda di Timur Tengah.
Jejak panjang FDD di isu Iran
FDD dikenal luas sebagai organisasi yang mendorong pendekatan keras terhadap Tehran. Dalam praktiknya, lembaga ini kerap memasok analisis, narasi kebijakan, dan rekomendasi yang kemudian dipakai dalam ruang politik Amerika Serikat.
Dibandingkan kelompok lobi yang mengandalkan dana dan akses politik, FDD dinilai kuat di ranah produksi gagasan. Para pakarnya aktif tampil di sidang kongres, media massa, televisi, dan radio untuk memperkuat argumen yang sejalan dengan sikap keras terhadap Iran.
Menurut laporan Carnegie Endowment for International Peace yang dikutip Al Jazeera, organisasi ini bermula pada 2001 dengan nama EMET. Nama itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti “kebenaran” dan didirikan oleh tiga donor besar pro-Israel setelah pecahnya Intifada Palestina kedua.
Setelah serangan 11 September 2001, EMET berganti nama menjadi Foundation for Defense of Democracies. Sejak itu, Iran menjadi fokus utama advokasi organisasi tersebut selama dua dekade berikutnya.
Carnegie pada 2015 bahkan menyebut FDD sebagai salah satu pemasok kekuatan intelektual utama bagi advokasi pro-Israel di Washington. Peran itu membuat FDD sering dipandang sebagai mesin gagasan yang membantu membentuk bahasa kebijakan di ibu kota AS.
Kedekatan dengan arus kebijakan Washington
Kedekatan FDD dengan pusat kebijakan terlihat ketika unggahan resmi respons cepat Gedung Putih di platform X sempat memakai grafis milik FDD. Unggahan itu memuat klaim bahwa program pengayaan uranium Iran meningkat karena pelonggaran sanksi pada era Joe Biden.
Klaim tersebut ikut memunculkan kembali perdebatan soal jalur pengayaan uranium Iran. Berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 pada masa Barack Obama, pengayaan Iran dibatasi hingga 3,67 persen, jauh di bawah ambang 90 persen yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata nuklir.
Iran mulai mempercepat pengayaan uranium setelah Trump menarik diri dari perjanjian itu pada 2018. Keputusan tersebut memicu ketegangan baru antara Washington dan Tehran, sekaligus mengubah lanskap diplomasi nuklir yang sebelumnya berjalan melalui kesepakatan multilateral.
Di tengah situasi itu, Trump kembali memperkuat saluran negosiasi khusus Iran. Pada Sabtu (2/5/2026), ia menunjuk Nick Stewart ke Office of the Special Envoy for Peace Missions dan memasukkannya ke tim negosiasi bersama utusan khusus Steve Witkoff.
Tokoh FDD masuk ke tim negosiasi
Penunjukan Nick Stewart menarik perhatian karena ia bukan diplomat karier. Sebelumnya, ia menjabat sebagai direktur pelaksana advokasi di FDD Action, sayap lobi FDD yang dikenal mendorong kebijakan keras terhadap Iran, termasuk pendekatan tekanan militer.
Stewart juga pernah bekerja di Departemen Luar Negeri AS pada periode pertama pemerintahan Trump. Dokumen pengungkapan lobi federal menunjukkan FDD Action menghabiskan sekitar US$ 150.000 pada kuartal pertama 2025 untuk lobi kepada pemerintah AS.
Isu yang mereka dorong mencakup legislasi sanksi terhadap Iran, penjualan senjata AS ke Israel, dan Undang-Undang Kemitraan Pertahanan AS-Israel 2025. Melalui situs resminya, FDD Action juga menawarkan dukungan kepada anggota legislatif dan pejabat pemerintah, mulai dari penyusunan legislasi, briefing tertutup, analisis kebijakan, hingga pelatihan tanpa biaya.
Jaringan keamanan Israel memperkuat pengaruh
Kekuatan FDD juga ditopang jaringan tokoh yang punya latar belakang militer dan intelijen Israel. Jejaring ini memberi lembaga tersebut kedalaman pengetahuan yang kuat dalam isu keamanan kawasan, terutama soal Iran.
Salah satu tokoh penting di FDD adalah Jacob Nagel, yang kini menjadi senior fellow. Ia pernah bertugas selama puluhan tahun di militer Israel, Kementerian Pertahanan, dan Kantor Perdana Menteri Israel.
Pada 2016 hingga 2017, Nagel menjabat sebagai pelaksana tugas kepala Dewan Keamanan Nasional Israel sekaligus penasihat keamanan nasional bagi Benjamin Netanyahu. Ia juga pernah memimpin tim Israel dalam negosiasi kesepakatan nuklir Iran dan sebelumnya bertugas di Unit 8200, divisi intelijen sinyal yang sangat berpengaruh.
Tokoh lain adalah Eyal Hulata yang kini menjadi senior international fellow. Hulata pernah menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Israel pada 2021 hingga 2023 setelah berkarier panjang di komunitas intelijen negara itu.
Bantahan, tudingan, dan arah negosiasi
Meski sering dikaitkan dengan kepentingan Israel, FDD membantah bekerja atas nama pemerintah asing. Dalam situs resminya, organisasi itu menyatakan tidak menerima pendanaan dari pemerintah asing mana pun.
Namun, pernyataan CEO FDD Mark Dubowitz ikut memicu sorotan baru. Dalam sebuah podcast, ia menyebut pejabat Iran menuduh FDD sebagai lengan perancang sekaligus pelaksana kebijakan Iran milik pemerintah AS, dan Dubowitz mengakuinya secara terbuka.
Pernyataan itu memperkuat kesan bahwa garis pemisah antara think tank, lobi politik, dan perumusan kebijakan luar negeri di Washington semakin kabur. Pada 2019, Iran juga menjatuhkan sanksi terhadap FDD dan Dubowitz dengan tuduhan membantu melancarkan terorisme ekonomi melalui sanksi terhadap Tehran.
Di saat pembicaraan Washington dan Tehran masih berlangsung, Trump pada Rabu (6/5/2026) menyatakan negosiasi menunjukkan perkembangan positif. Sinyal itu memberi ruang bagi harapan meredanya ketegangan, termasuk soal kemungkinan dibukanya kembali Selat Hormuz yang sangat penting bagi arus energi global.
