Serangan siber di Indonesia kini bergerak jauh melampaui gangguan teknis biasa. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyebut ancaman digital itu sudah menyasar lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, layanan publik, hingga keamanan nasional.
Lonjakan serangan ini juga menunjukkan tekanan yang terus meningkat terhadap ruang digital nasional. Di saat aktivitas harian makin bergantung pada internet, risiko pencurian data pribadi, penipuan online, hoaks, peretasan sistem, hingga propaganda radikalisme ikut membesar.
Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara yang disampaikan Dudung, sepanjang 2025 tercatat 5,5 miliar serangan siber. Angka itu melonjak 7 kali lipat atau naik 714% dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020-2024.
Kenaikan tersebut belum mereda pada awal 2026. Dalam rentang 1 Januari hingga 15 April 2026, sudah tercatat 1,52 miliar serangan cyber, menandakan tekanan terhadap sistem digital Indonesia masih sangat tinggi.
Dudung menilai angka sebesar itu menegaskan bahwa perlindungan data pribadi dan keamanan digital tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan teknis semata. Menurut dia, kesadaran menjaga keamanan digital harus menjadi perhatian bersama.
Ancaman yang menyebar ke banyak sektor
Pemerintah melihat serangan digital sebagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan respons luas. Dudung menyebut ancaman itu tidak hanya memukul satu bidang, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi negara dan layanan publik.
Kemajuan teknologi digital memang membuka banyak peluang. Namun, perkembangan yang sama juga memberi ruang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk menyebarkan hoaks, melakukan penipuan, hingga mencoba meretas sistem penting.
Dalam konteks itu, pemerintah memperkuat sistem keamanan siber nasional melalui berbagai kementerian dan lembaga. Kantor Staf Presiden juga mendorong koordinasi lintas sektor agar ancaman cyber dapat ditangani secara cepat, terukur, dan terpadu.
Peran publik ikut menentukan
Meski sistem negara diperkuat, pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Dudung menekankan bahwa masyarakat memegang peran penting karena semakin banyak aktivitas sehari-hari kini berlangsung di ruang siber.
Ia mengajak publik lebih bijak menggunakan media sosial dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Literasi digital juga perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi palsu dan tidak mudah terjebak penipuan digital.
Peringatan ini menegaskan perubahan besar dalam karakter ancaman siber di Indonesia. Serangan digital kini bukan lagi isu terbatas pada perangkat atau jaringan, tetapi sudah menjadi persoalan nasional yang berdampak luas pada keamanan, ekonomi, dan kepercayaan publik.
Dengan volume serangan yang terus menanjak hingga awal 2026, ketahanan ruang digital Indonesia kini bertumpu pada dua hal sekaligus. Penguatan sistem keamanan negara harus berjalan seiring dengan kewaspadaan pengguna di tingkat paling dasar.
Source: www.cnbcindonesia.com
