Kekerasan militan di Pakistan justru meningkat ketika operasi keamanan diperluas secara besar-besaran. Sepanjang 2025, jumlah serangan mencapai titik tertinggi sejak 2014 meski lebih dari 2.100 militan dilaporkan tewas.
Data ini menyoroti keterbatasan pendekatan yang bertumpu pada kekuatan militer. Peneliti Dawood Safi menilai krisis keamanan tersebut juga berakar pada persoalan politik, tata kelola, dan rasa keterasingan warga di dalam negeri.
Pakistan Institute for Conflict and Security Studies (PICSS) mencatat 1.066 serangan militan sepanjang 2025. Angka itu naik 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara operasi keamanan bertambah 63 persen menjadi 482 operasi.
| Indikator | Data 2025 | Perubahan |
|---|---|---|
| Serangan militan | 1.066 serangan | Naik 17 persen |
| Operasi keamanan | 482 operasi | Naik 63 persen |
| Militan dilaporkan tewas | Lebih dari 2.100 orang | Lebih dari dua kali lipat |
Kenaikan operasi tidak berujung pada penurunan serangan, sehingga memperlihatkan adanya masalah yang lebih luas dari sekadar kapasitas tempur kelompok bersenjata. Safi menilai penggunaan kekuatan dapat membongkar jaringan atau menggagalkan serangan tertentu, tetapi tidak otomatis menciptakan keamanan yang bertahan lama.
Legitimasi Politik Dinilai Menjadi Persoalan Kunci
Menurut Safi, operasi militer tidak dapat menggantikan legitimasi politik bagi masyarakat yang merasa tidak terwakili. “Serangan udara dapat menghancurkan sebuah kompleks, tetapi tidak dapat meyakinkan masyarakat yang merasa terasing bahwa negara mewakili mereka,” katanya.
Ia mengaitkan persoalan itu dengan struktur politik yang selama beberapa dekade menempatkan otoritas militer di atas politik sipil. Di kawasan pinggiran, perbedaan pendapat kerap dipandang sebagai ancaman keamanan dan lebih sering direspons secara koersif ketimbang melalui dialog.
Kekerasan paling banyak terkonsentrasi di Khyber Pakhtunkhwa dan Balochistan, dua wilayah yang telah lama menjadi pusat konflik bersenjata. Di kedua provinsi tersebut, tantangan keamanan berjalan beriringan dengan keluhan mengenai marginalisasi politik dan terbatasnya ruang bagi mobilisasi damai.
Masyarakat Pashtun disebut menghadapi tekanan dari kekerasan militan sekaligus tindakan negara yang dinilai menekan. Pashtun Tahafuz Movement atau PTM muncul sebagai gerakan damai yang menuntut pertanggungjawaban atas pembunuhan di luar proses hukum, penghilangan paksa, ranjau darat, dan kecurigaan kolektif terhadap warga Pashtun.
Safi menilai respons negara terhadap tuntutan tersebut masih didominasi pendekatan keamanan. “Ketika politik damai diperlakukan sebagai subversi, negara melemahkan alternatif terhadap militansi yang justru diklaim dibutuhkan,” ujarnya.
Balochistan Dibayangi Kemiskinan dan Penghilangan Paksa
Di Balochistan, persoalan keamanan juga berkaitan dengan memori politik warga atas penghilangan paksa dan minimnya keterlibatan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Provinsi yang kaya sumber daya itu masih dibayangi kemiskinan serta marginalisasi politik.
Komisi Penyelidikan Pakistan mencatat 125 kasus baru penghilangan orang pada paruh pertama 2025. Kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah sebenarnya bisa lebih besar dari angka yang tercatat.
Safi juga menyoroti vonis penjara seumur hidup terhadap aktivis hak asasi manusia Baloch, Dr. Mahrang Baloch, pada Juni lalu. Menurutnya, Mahrang menjadi figur penting karena memberi ekspresi damai bagi keluarga yang mencari kerabat mereka yang hilang.
Ia memperingatkan bahwa hukuman terhadap tokoh seperti Mahrang dapat menimbulkan pesan politik yang melampaui ruang sidang. Risiko terbesarnya, pemuda Baloch dapat menilai mobilisasi damai tidak lagi membuka jalan menuju dialog dengan negara.
Afghanistan Bukan Satu-satunya Penjelasan
Pakistan selama ini menuding jaringan militan dan tempat perlindungan kelompok bersenjata di Afghanistan sebagai faktor utama krisis keamanan. Safi mengakui ancaman lintas batas itu nyata dan Kabul memiliki tanggung jawab mencegah wilayahnya dipakai untuk menyerang negara tetangga.
Namun, ia menilai penjelasan yang hanya berfokus pada Afghanistan dapat mengalihkan perhatian dari masalah domestik. Ketimpangan pembangunan, penghilangan paksa, lemahnya tata kelola, dan sempitnya ruang oposisi damai disebut perlu ditangani bersamaan.
Islamabad telah melakukan serangan udara lintas batas, memperketat perbatasan, membatasi perdagangan, dan mendeportasi warga Afghanistan. Meski demikian, belum ada konfirmasi independen mengenai tewasnya tokoh senior Tehreek-e-Taliban Pakistan atau TTP dalam operasi tersebut sejak akhir 2025.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan mencatat ratusan warga sipil Afghanistan menjadi korban kekerasan lintas batas pada kuartal pertama 2026. Serangan udara disebut sebagai penyebab utama korban sipil pada periode itu.
Safi menilai Pakistan tetap perlu mengamankan perbatasan dan mencegah pergerakan militan melintasi Garis Durand. Namun, penguatan otoritas sipil serta perlindungan terhadap organisasi damai dinilainya penting untuk menutup ruang yang membuat militansi terus bertahan.
“Seorang tetangga tidak dapat menyediakan legitimasi yang gagal dibangun sebuah negara di antara warga negaranya sendiri,” kata Safi. Selama rasa keterasingan warga Pashtun dan Baloch belum ditangani sebagai persoalan politik, kekerasan militan dinilai akan tetap menemukan ruang.
