Pimpinan tertinggi tiga cabang kekuasaan Iran merespons keras klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut ada perpecahan di internal Teheran. Dalam pernyataan bersama yang jarang terjadi, mereka menegaskan bahwa Iran berdiri dalam satu komando untuk menghadapi apa yang disebut sebagai agresi militer Amerika Serikat dan Israel.
Sikap itu muncul setelah Trump mencoba membingkai pejabat Iran ke dalam kategori “garis keras” dan “moderat”. Teheran menolak narasi tersebut karena dinilai sebagai upaya memecah solidaritas nasional di tengah situasi keamanan yang masih rapuh.
Pesan persatuan dari Teheran
Presiden Masoud Pezeshkian menjadi salah satu figur yang paling tegas menolak klaim perpecahan itu. Melalui unggahan di platform X, ia menulis bahwa istilah “garis keras” dan “moderat” tidak berlaku dalam politik Iran saat ini.
“Di Iran tidak ada ‘garis keras’ atau ‘moderat’. Kami semua adalah orang Iran dan revolusioner,” tulis Pezeshkian, seperti dikutip Tasnim News. Ia juga menegaskan bahwa bangsa Iran tetap berada dalam satu barisan dan setia kepada Pemimpin Tertinggi.
Pezeshkian menambahkan bahwa persatuan itu akan membuat pihak agresor menyesal atas tindakannya. Ia memakai nada religius untuk menekankan solidaritas nasional dengan menyebut “satu Tuhan, satu bangsa, satu pemimpin, satu jalan” sebagai dasar sikap Iran.
Qalibaf dan Ejei ikut memperkuat sikap yang sama
Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf juga menyampaikan pesan yang sejalan. Pernyataannya dibaca sebagai bagian dari langkah terkoordinasi untuk menunjukkan bahwa eksekutif, legislatif, dan yudikatif Iran tetap solid di hadapan tekanan luar.
Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei bahkan memakai bahasa lebih keras untuk merespons pernyataan Trump. Ia menyebut label “garis keras” dan “moderat” sebagai konstruksi politik Barat yang tidak punya makna dalam konteks Iran.
Ejei menegaskan bahwa seluruh kelompok di Iran kini berdiri bersama dalam keselarasan penuh dengan Pemimpin Tertinggi. Ia juga menilai pejabat Amerika Serikat yang mengangkat narasi tersebut tidak memahami realitas politik internal Iran.
Gencatan senjata rapuh dan negosiasi yang macet
Ketegangan ini menguat setelah Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sambil mengklaim pemerintah Iran tengah mengalami keretakan serius. Teheran menolak klaim itu dan menyebutnya sebagai bagian dari tekanan politik terhadap Iran.
Di jalur diplomasi, hasilnya juga belum meyakinkan. Negosiasi di Islamabad gagal mencapai kesepakatan setelah Iran mengajukan 10 poin rencana perdamaian yang menuntut penarikan total pasukan AS dan pencabutan seluruh sanksi ekonomi.
Perundingan yang berlangsung selama 21 jam itu berakhir tanpa hasil karena Iran menyatakan tidak percaya pada komitmen Amerika Serikat. Ketidakpercayaan itu muncul di tengah kawasan yang masih dibayangi konflik bersenjata dan gencatan senjata yang rapuh.
Latar konflik yang membentuk sikap keras Iran
Konflik ini bermula dari serangan besar Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak akhir Februari. Dalam agresi awal itu, sejumlah tokoh penting Iran dilaporkan tewas, termasuk Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyed Ali Khamenei serta beberapa komandan militer tingkat tinggi.
Sebagai balasan, Angkatan Bersenjata Iran melancarkan rangkaian operasi rudal dan drone terhadap aset militer AS dan Israel. Aksi balasan itu berlangsung lebih dari 40 hari dan disebut menimbulkan kerusakan signifikan pada kekuatan lawan di kawasan Timur Tengah.
Gencatan senjata selama dua pekan akhirnya disepakati pada 8 April, lalu disusul perundingan intensif di Islamabad, Pakistan. Namun, rangkaian proses tersebut belum mampu meredakan kecurigaan Iran terhadap niat Washington dan sekutunya.
Di tengah semua itu, Teheran terus menolak narasi pecah belah dan memilih menonjolkan kesatuan politik di bawah satu komando. Bagi Iran, respons terhadap tekanan eksternal bukan soal faksi internal, melainkan soal mempertahankan persatuan nasional di hadapan ancaman militer yang masih berlangsung.
