Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendesak pemerintah provinsi menjaga tata kelola perizinan pertambangan tetap transparan dan akuntabel. Ia menilai pengawasan yang ketat menjadi kunci agar tambang benar-benar memberi manfaat bagi daerah, bukan malah memunculkan penyimpangan.
Penekanan itu muncul di tengah perhatian terhadap potensi besar sektor pertambangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Menurut Sarif, jika seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan, hasilnya bisa signifikan untuk penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah.
Perda Sudah Ada, Tinggal Dijalankan Dengan Disiplin
Sarif yang akrab disapa Kakung menegaskan, Jawa Tengah sudah memiliki dasar hukum untuk memperkuat pengendalian pertambangan. Aturan itu adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Perda tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Di dalamnya terdapat pengendalian produksi mineral bukan logam yang mencakup aspek lingkungan, konservasi sumber daya dan cadangan, serta ketahanan cadangan.
Manfaat Tambang Harus Berjalan Seiring Dengan Pengawasan
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai pembentukan perda tersebut diarahkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pertambangan. Ia juga menekankan bahwa kegiatan itu harus berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
Di sisi lain, Kakung mengingatkan bahwa pengelolaan yang lemah berisiko membuat penerimaan daerah tidak optimal. Karena itu, pengawasan dan keterbukaan perizinan dinilai penting agar manfaat pertambangan mineral dan batubara bisa dirasakan secara berkelanjutan.
Ia juga menyoroti perlunya menjaga aspek lingkungan dalam setiap aktivitas pertambangan. Menurutnya, daerah tidak cukup hanya menerima pemasukan, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan sumber daya dan cadangan tetap terjaga.