Rupiah kembali berada di bawah tekanan dan sempat mendekati Rp18.000 per dolar AS di pasar offshore. Di balik pelemahan itu, pasar mulai menilai bahwa persoalannya bukan hanya gejolak global, tetapi juga arah kebijakan domestik yang dinilai belum sepenuhnya sejalan.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut pasar sedang menguji kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia. Menurut dia, fundamental domestik masih relatif baik karena inflasi terkendali, perbankan sehat, dan pertumbuhan ekonomi tetap positif, tetapi pelaku pasar melihat lebih jauh dari sekadar indikator utama.
Tekanan luar negeri dan beban dari dalam negeri
Fakhrul mengatakan rupiah ikut tertekan oleh sejumlah faktor eksternal. Geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, penguatan dolar AS, dan tingginya imbal hasil US Treasury memperberat posisi mata uang Garuda.
Namun, ia menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan dalam negeri yang menimbulkan ketidakpastian. Pasar, kata dia, ingin melihat apakah Indonesia memiliki jangkar kebijakan yang cukup kuat untuk menghadapi lingkungan global yang lebih volatil dan inflationary.
Dalam situasi seperti ini, kredibilitas dan konsistensi kebijakan menjadi sorotan utama. Ketika arah fiskal dan moneter dinilai tidak sinkron, pelaku pasar cenderung bersikap lebih hati-hati terhadap aset berisiko.
Fakhrul menilai ada ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter. Saat kebijakan fiskal menahan kenaikan harga demi menjaga inflasi tetap rendah, Bank Indonesia dan rupiah justru harus menyerap beban yang lebih besar di pasar.
Subsidi BBM dan perpindahan tekanan ke kurs
Salah satu sorotan utama adalah keputusan mempertahankan subsidi BBM ketika harga minyak dunia naik dan rupiah melemah terhadap dolar AS. Kebijakan itu memang membantu menahan tekanan sosial dan menjaga daya beli, tetapi konsekuensinya membuat nilai tukar menjadi penyangga utama tekanan ekonomi.
Menurut Fakhrul, dalam kondisi normal kenaikan harga energi global akan menyebar ke inflasi, fiskal, harga domestik, dan nilai tukar. Namun ketika penyesuaian harga di dalam negeri dibuat sangat hati-hati, tekanan itu tidak hilang dan justru berpindah ke rupiah.
“Rupiah akhirnya menjadi shock absorber utama. Inflasi ditahan, harga energi ditahan, tetapi tekanan ekonominya tidak hilang. Tekanan itu pindah ke kurs,” ujarnya.
Situasi itu membuat stabilitas harga jangka pendek berpotensi memunculkan tekanan lebih besar di pasar valuta asing. Karena itu, pelemahan rupiah terlihat lebih ekstrem dibanding sejumlah indikator ekonomi lain yang masih tergolong stabil.
Pasar menguji konsistensi kebijakan
Fakhrul juga mengaitkan kondisi ini dengan teori Dornbusch Overshooting. Dalam teori itu, harga domestik bergerak kaku sementara pasar keuangan berubah cepat, sehingga nilai tukar bisa bergerak lebih jauh dari fundamentalnya.
Fenomena seperti ini dinilai lazim terjadi di negara berkembang yang berusaha menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek. Ketika kebijakan domestik menahan inflasi terlalu kuat, pasar valuta asing cenderung menanggung beban paling besar.
Pemerintah kini menghadapi dilema antara menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas eksternal. Pilihan untuk menahan penyesuaian harga energi dapat dipahami dari sisi sosial dan politik, tetapi konsekuensinya tekanan ekonomi menjadi lebih terkonsentrasi di pasar keuangan.
“Kalau harga domestik dibuat rigid sementara tekanan global terus naik, maka pasar valuta asing akhirnya yang bergerak paling ekstrem,” kata Fakhrul.
Kondisi ini menempatkan rupiah di persimpangan antara tekanan luar negeri dan kebijakan dalam negeri yang belum sepenuhnya sinkron. Selama pasar masih melihat jarak antara arah fiskal, moneter, dan penyesuaian harga energi, rupiah berpotensi tetap menjadi variabel yang paling cepat merespons ketidakpastian ekonomi.
Source: www.suara.com
