Rupiah yang menembus Rp17.600 per dolar AS kembali memicu kekhawatiran bahwa tekanan di pasar валютa tidak lagi berdiri sendiri. Di tengah pelemahan itu, ekonom menilai ada masalah yang lebih dalam pada tata kelola ekonomi nasional, terutama di sisi fiskal dan kepercayaan pasar.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri, melihat pelemahan kurs sebagai akumulasi persoalan struktural. Menurut dia, tekanan datang dari sisi moneter, fiskal, dan rendahnya trust terhadap Indonesia.
Tekanan bukan hanya dari satu arah
Prof Didin menilai pelemahan rupiah tidak bisa dibebankan hanya kepada Bank Indonesia. Ia menekankan bahwa faktor domestik dan eksternal sama-sama bekerja, sehingga tekanan kurs harus dibaca sebagai rangkaian masalah yang menumpuk.
Ia juga menyoroti konflik geopolitik yang memicu krisis energi dan mendorong inflasi impor. Dampaknya terasa ke Indonesia karena kebutuhan impor tidak hanya energi, tetapi juga sejumlah komoditas pangan seperti gandum, bawang putih, daging sapi, dan garam.
Di sisi lain, pasar keuangan yang rapuh ikut memperburuk persepsi investor global. Ketika kepercayaan terhadap pasar modal melemah, ruang untuk menilai stabilitas aset domestik juga ikut menyempit.
Fiskal dinilai ikut menekan kepercayaan
Prof Didin menyebut persoalan fiskal sebagai salah satu sumber tekanan paling serius. Ia menyoroti kebocoran anggaran, inefisiensi belanja, dan korupsi yang masih membebani pengelolaan keuangan negara.
Menurut dia, isu itu berkaitan langsung dengan persoalan kepercayaan, termasuk yang tercermin dari penurunan penilaian oleh lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P. Kondisi itu membuat pasar semakin sensitif terhadap sinyal negatif dari kebijakan ekonomi.
Ia menilai tekanan kurs juga berhubungan dengan besarnya agenda belanja pemerintah yang berpotensi menambah kebutuhan pembiayaan. Karena itu, situasi yang terjadi saat ini disebutnya sebagai puncak dari akumulasi tata kelola APBN dan moneter yang buruk.
Dorongan agar disiplin anggaran diperketat
Prof Didin memperkirakan skema anggaran yang ada bisa mendorong pembengkakan utang baru hingga Rp826 triliun pada 2026. Atas dasar itu, ia meminta pemerintah memperketat disiplin fiskal dan menjaga kepercayaan pasar lewat tata kelola yang lebih kuat.
Ia menegaskan defisit anggaran tidak boleh melewati 3 persen. Ia juga meminta subsidi energi dievaluasi karena menyerap APBN dalam jumlah besar.
Selain itu, praktik tata kelola anggaran dinilai perlu diperbaiki agar kepercayaan publik pulih. Pembiayaan negara, menurut dia, juga harus dijaga supaya tidak menambah tekanan baru pada fiskal.
Dorongan penguatan tata kelola fiskal muncul di tengah kekhawatiran bahwa pelemahan rupiah akan berlanjut jika masalah struktural tidak dibenahi. Sejumlah ekonom menilai pemulihan kurs membutuhkan kombinasi kebijakan moneter yang hati-hati, disiplin anggaran yang ketat, dan perbaikan kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi nasional.
