Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG sudah menembus Rp70,2 triliun hingga 27 April 2026. Angka itu setara 20,9 persen dari total pagu APBN 2026 yang dipatok Rp335 triliun, sehingga program ini tetap menjadi salah satu pos belanja paling besar di anggaran negara.
Meski serapannya masih besar, laju pertumbuhannya mulai melambat dalam beberapa bulan terakhir. Data Kementerian Keuangan menunjukkan ekspansi MBG masih berjalan, tetapi kecepatannya tidak lagi setinggi fase awal.
Pertumbuhan serapan mulai turun
Lompatan penyerapan MBG sempat sangat kuat pada Februari, ketika realisasinya tumbuh 99,36 persen. Setelah itu, pertumbuhan turun menjadi 41,99 persen pada Maret dan melemah lagi ke 26,85 persen pada April 2026.
Pola ini memberi sinyal bahwa program memasuki fase perluasan yang lebih matang. Di saat yang sama, kapasitas belanja tetap besar karena nilai realisasinya sudah sangat tinggi dibanding banyak pos lain dalam APBN.
Jangkauan penerima makin luas
Di lapangan, MBG telah menjangkau 61,96 juta orang hingga akhir April 2026. Pelaksanaan program itu ditopang oleh 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjadi tulang punggung distribusi layanan.
Dibandingkan posisi Oktober tahun sebelumnya yang baru 39,7 juta jiwa, jumlah penerima manfaat kini jauh lebih besar. Kenaikan itu menandakan perluasan akses program berlangsung dalam skala yang signifikan.
Komposisi penerima juga masih didominasi siswa. Kelompok ini mencapai 48,9 juta orang, sementara penerima non-siswa tercatat 13,1 juta orang.
MBG dalam peta belanja negara
Di tingkat makro, Kementerian Keuangan mencatat total belanja negara hingga akhir Maret 2026 berada di Rp815 triliun. Nilai itu tumbuh 31,4 persen secara tahunan dan menunjukkan belanja pemerintah bergerak lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.
Pada periode yang sama, penerimaan negara mencapai Rp574,9 triliun. Kontributor utamanya berasal dari sektor perpajakan dengan nilai Rp462,7 triliun.
Kondisi itu membuat defisit anggaran hingga Maret 2026 tercatat Rp240,1 triliun. Jika dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto, defisit tersebut setara 0,93 persen PDB.
Realisasi Rp70,2 triliun menegaskan MBG sebagai salah satu program prioritas yang paling menonjol dalam belanja negara. Di sisi lain, perlambatan pertumbuhan penyerapan menunjukkan tantangan pelaksanaan mulai muncul justru ketika jangkauan penerima terus membesar.
