Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial senilai akumulatif Rp544 miliar ke Sulawesi Selatan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus kesiapsiagaan bencana di daerah.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar. Skema yang disalurkan tidak hanya mencakup bantuan tunai, tetapi juga dukungan logistik dan penguatan layanan sosial di lapangan.
Rangkaian bantuan yang disiapkan
Alokasi besar itu mencakup buffer stock logistik bencana untuk Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, ada Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi, komponen Kampung Siaga Bencana, Taman Makam Sosial, dan Lumbung Sosial di Kota Makassar.
Pada saat yang sama, Kemensos juga mencairkan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan untuk periode April, Mei, dan Juni 2026. Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial atau ATENSI turut disalurkan melalui Sentra Wirajaya Makassar, Sentra Gau Mabaji Gowa, dan Sentra Pangurangi Takalar.
| Komponen Bantuan | Fokus Penyaluran |
|---|---|
| Buffer Stock Logistik Bencana | Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan |
| Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi | Penguatan ekonomi sosial masyarakat |
| Kampung Siaga Bencana | Kesiapsiagaan menghadapi bencana |
| Taman Makam Sosial | Dukungan layanan sosial |
| Lumbung Sosial | Kota Makassar |
| Program Sembako dan PKH | Periode April, Mei, dan Juni 2026 |
| ATENSI | Sentra Wirajaya Makassar, Sentra Gau Mabaji Gowa, Sentra Pangurangi Takalar |
Pola penyaluran itu menunjukkan bahwa bantuan disusun berlapis. Pemerintah menggabungkan perlindungan sosial, pemberdayaan, dan rehabilitasi agar dampaknya lebih luas bagi warga penerima.
Pengawasan Komisi VIII DPR RI
Penyaluran dana stimulan ini juga dikawal melalui Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI. Rombongan dipimpin Erwin Aksa sebagai ketua untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal.
Erwin menekankan bahwa pemantauan dilakukan pada seluruh klaster bantuan sosial, mulai dari logistik kebencanaan hingga program pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, pengawasan diperlukan agar bantuan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan warga Sulawesi Selatan.
Data, layanan, dan respons daerah
Dalam momentum tersebut, Erwin juga mendorong evaluasi ketat terhadap jalannya program jaminan sosial. Dua perhatian utamanya adalah percepatan pemutakhiran data kemiskinan dan optimalisasi sentra rehabilitasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
Di level daerah, respons positif datang dari Pemerintah Kota Makassar. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat dan menegaskan koordinasi lapangan akan dijaga agar manfaat bantuan dapat dirasakan maksimal.
Ia juga menegaskan komitmen daerah untuk memastikan program seperti PKH, Sembako, dan ATENSI berjalan prima di lapangan. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sentra layanan sosial menjadi kunci dalam penyaluran bantuan berskala besar seperti ini.
Agenda tersebut turut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, yakni Selly Andriany Gantina, Ina Ammania, Atalia Praratya, Wardatul Asriah, dan Dini Rahmania. Kehadiran jajaran pejabat Kementerian Sosial memperlihatkan bahwa penyaluran Rp544 miliar ini diposisikan sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sosial di Sulawesi Selatan.
