Dana Rp10,27 triliun yang datang dari denda administratif dan penguasaan kembali kawasan hutan langsung ditempatkan Prabowo Subianto ke jantung persoalan yang paling dekat dengan warga: puskesmas. Ia menyebut dana itu bisa dipakai untuk memperbaiki sekitar 5.000 puskesmas, setelah menerima laporan bahwa banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama belum direnovasi selama puluhan tahun.
Arah itu membuat isu penertiban kawasan hutan bergeser dari sekadar pencapaian fiskal menjadi ujian politik pelayanan publik. Di saat publik melihat uang negara yang diselamatkan, Prabowo menekankan agar manfaatnya terasa di fasilitas kesehatan yang paling sering didatangi masyarakat.
Dana besar, kebutuhan yang lebih besar
Prabowo menyebut Indonesia memiliki sekitar 10.000 puskesmas yang banyak dibangun sejak era Orde Baru. Ia juga menegaskan ribuan fasilitas itu belum pernah diperbaiki secara serius, sehingga kebutuhan renovasi menjadi sangat mendesak.
Dengan kebutuhan sekitar Rp2 miliar untuk satu puskesmas, total biaya perbaikan nasional diperkirakan mencapai Rp20 triliun. Artinya, dana Rp10,27 triliun itu belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan, tetapi sudah bisa membiayai sekitar separuh dari kebutuhan renovasi yang disebut Prabowo.
Kalkulasi itu menunjukkan satu hal penting: tata ulang layanan dasar tidak bisa berhenti pada satu sumber dana. Pemerintah tetap perlu menyiapkan pembiayaan lanjutan jika ingin pembenahan puskesmas berjalan merata dan tidak setengah jalan.
Masalahnya bukan hanya bangunan
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan jumlah puskesmas di Indonesia sudah melampaui 10.000 unit, tetapi sebarannya belum merata. Ketimpangan masih terlihat jelas antara kota besar dan wilayah terpencil.
Di banyak daerah 3T, jarak menuju puskesmas masih jauh dan mahal bagi warga. Situasi ini membuat layanan kesehatan dasar sulit diakses cepat, terutama ketika satu kecamatan hanya memiliki satu puskesmas untuk melayani banyak desa.
Trubus Rahardiansah dari Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia menilai persoalan utama tidak berhenti pada renovasi fisik. Ia melihat reformasi puskesmas harus menyentuh tata kelola, kualitas layanan, dan distribusi fasilitas yang lebih dekat ke masyarakat.
Jumlah puskesmas 2020—2024
| Tahun | Jumlah Puskesmas | Puskesmas Rawat Inap | Puskesmas Non Rawat Inap |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10.205 | 4.119 | 6.086 |
| 2021 | 10.292 | 4.201 | 6.091 |
| 2022 | 10.374 | 4.302 | 6.072 |
| 2023 | 10.180 | 4.210 | 5.970 |
| 2024 | 10.268 | 4.252 | 6.016 |
Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah.
SDM kesehatan masih jadi titik lemah
Selain kondisi bangunan, keterbatasan tenaga medis juga menjadi hambatan besar. Distribusi dokter masih terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil kerap kekurangan tenaga dasar untuk layanan primer.
Trubus menilai renovasi puskesmas akan kurang berarti bila tidak dibarengi penguatan sumber daya manusia kesehatan. Ia juga menyoroti perlunya dokter spesialis hadir lebih dekat di layanan primer, meski kebutuhan itu di banyak tempat belum terpenuhi.
Yusuf Rendy Manilet dari CORE melihat investasi di layanan kesehatan primer punya dampak ekonomi yang besar dalam jangka panjang. Menurut dia, layanan primer yang kuat bisa menekan biaya pengobatan, memperbaiki produktivitas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dampak yang paling cepat terasa
Yusuf menyebut ada tiga dampak utama jika puskesmas diperkuat. Pertama, biaya kesehatan jangka panjang bisa turun karena diabetes, hipertensi, tuberkulosis, serta masalah kesehatan ibu dan anak dapat ditangani lebih awal di tingkat puskesmas.
Kedua, layanan primer yang lebih kuat berpotensi membantu menekan stunting. Saat ini prevalensi stunting Indonesia masih berada di kisaran 21,5%, dan Bank Dunia sebelumnya memperkirakan kerugian ekonominya bisa mencapai 2% sampai 3% dari produk domestik bruto setiap tahun.
Ketiga, layanan kesehatan yang lebih dekat dan lebih baik dapat mengurangi risiko keluarga jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Dalam kerangka itu, puskesmas tidak hanya menjadi tempat berobat, tetapi juga benteng pencegahan agar penyakit tidak berkembang menjadi beban ekonomi yang lebih besar.
Renovasi harus diikuti pembiayaan rutin
Meski renovasi besar-besaran terdengar menjanjikan, analis mengingatkan ada biaya lanjutan yang tidak kecil. Bangunan yang sudah diperbaiki tetap memerlukan anggaran rutin untuk perawatan, alat kesehatan, listrik, obat-obatan, dan sistem digital kesehatan.
Yusuf menilai hambatan layanan primer tidak hanya ada pada fisik bangunan. Ia menyebut ketersediaan dokter, alat diagnostik, obat, dan sistem rujukan sama pentingnya agar puskesmas tidak sekadar tampil lebih modern dari luar.
Di sisi lain, puskesmas masih memegang peran strategis sebagai layanan awal untuk edukasi kesehatan, vaksinasi, skrining penyakit, pemantauan gizi balita, kesehatan ibu hamil, dan pengendalian penyakit menular. Jika dana Rp10,27 triliun benar-benar diarahkan ke sektor ini, tantangan berikutnya adalah memastikan reformasi itu terasa pada kualitas layanan, bukan hanya pada tampilan gedung.
