Ancaman yang lebih berbahaya bagi demokrasi, menurut Ray Rangkuti, bukan selalu kudeta militer terbuka seperti yang terjadi di sejumlah negara. Yang perlu diwaspadai adalah kudeta merambat, ketika instrumen negara perlahan dikuasai tanpa ledakan konflik yang terlihat.
Ray menilai Indonesia kecil kemungkinan mengalami kudeta militer klasik seperti di Myanmar, Niger, Gabon, atau Turki. Namun, ia menegaskan ada pola yang bergerak lebih halus lewat penguasaan institusi dari dalam, lalu membentuk ulang cara negara bekerja.
Kudeta merambat bekerja lewat penguasaan institusi
Dalam forum diskusi publik bertema “Militer, Bisnis, dan Politik: Pelajaran dari Kudeta Militer di Berbagai Negara” di Jakarta, Ray menjelaskan bahwa kudeta model modern tidak selalu tampil sebagai perebutan kekuasaan secara terbuka. Pola yang lebih berbahaya justru muncul saat pihak yang semestinya tidak berada di ruang tertentu perlahan masuk ke lembaga negara dan menguasainya dari dalam.
Menurut dia, pola itu sering dibungkus alasan keamanan atau disiplin. Dari luar, situasinya tampak normal, tetapi pada saat yang sama ruang sipil perlahan menyempit karena logika militer mulai dipakai untuk mengukur banyak aspek kehidupan publik.
Dari militerisasi ke militerisme
Ray membedakan militerisasi dan militerisme secara tegas. Militerisasi, kata dia, hanya menunjukkan penempatan militer di ruang sipil tanpa dasar hukum atau kebijakan yang jelas, sedangkan militerisme adalah paham yang menempatkan militer sebagai ukuran tertinggi dalam berbagai hal.
Ia menilai Indonesia sudah masuk fase militerisme karena cara pandang seperti itu makin dominan. Dalam kerangka itu, disiplin, karakter, etika, hingga bela negara mulai dipahami seolah hanya sah jika mengikuti standar militer.
| Istilah | Makna menurut Ray Rangkuti | Risiko |
|---|---|---|
| Militerisasi | Penempatan militer di ruang sipil tanpa dasar hukum atau kebijakan yang jelas | Menunjukkan pergeseran peran, tetapi belum tentu menjadi ideologi dominan |
| Militerisme | Paham yang menempatkan militer sebagai ukuran tertinggi dalam berbagai hal | Standar sipil bisa tersisih dan logika militer menjadi rujukan utama |
Salah satu contoh yang disorot Ray adalah pelatihan militer bagi manajer koperasi desa Merah Putih. Jika pelatihan itu hanya dipakai tanpa penjelasan yang kuat, maka itu bisa dibaca sebagai militerisasi, tetapi jika dibungkus dengan keyakinan bahwa disiplin dan karakter hanya bisa dibentuk lewat latihan militer, maka gejalanya bergerak ke arah militerisme.
Kenapa pola ini berbahaya bagi demokrasi
Ancaman utama dari pola tersebut adalah hilangnya batas antara otoritas sipil dan militer. Jika semua urusan publik diukur dengan satu standar yang sama, ruang kebijakan sipil bisa menyempit dan lembaga demokrasi berisiko kehilangan perannya.
Kondisi itu juga membuat keputusan negara lebih mudah dipengaruhi oleh cara pandang keamanan, bukan kebutuhan pelayanan publik. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini dapat mendorong normalisasi peran militer di area yang seharusnya dikelola otoritas sipil.
Celah yang masih terbuka dalam relasi sipil-militer
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ibnu Sina Chandranegara, menambahkan bahwa masih ada celah struktural yang belum ditutup sepenuhnya oleh pihak sipil. Ia menyoroti tiga residu pasca-reformasi yang masih menyisakan ketegangan dalam relasi sipil dan militer.
Pertama, bisnis TNI yang belum tuntas dialihkan. Ibnu menyebut amanat Pasal 76 UU TNI tahun 2004, yang memerintahkan pengalihan seluruh bisnis TNI kepada negara dalam 5 tahun, belum sepenuhnya diaudit dan dialihkan secara transparan.
| Celah yang Disorot | Masalah Utama | Dampak yang Diwaspadai |
|---|---|---|
| Bisnis TNI | Pengalihan belum sepenuhnya diaudit dan transparan | Basis ekonomi independen dapat memperkuat daya tawar politik |
| Jabatan sipil oleh personel aktif | Perluasan jabatan sipil yang diisi personel aktif | Creeping securitization atau militerisasi birokrasi sipil |
| Pengawasan DPR | Pengawasan anggaran dan doktrin pertahanan masih lemah | Kontrol demokratis berjalan tidak efektif |
Kedua, ia menyoroti perluasan jabatan sipil yang diisi personel aktif. Menurutnya, pola ini memunculkan kekhawatiran terhadap creeping securitization atau militerisasi birokrasi sipil.
Ketiga, ia menilai pengawasan DPR terhadap anggaran dan doktrin pertahanan masih lemah. Pengawasan yang hanya bersifat prosedural-formal, menurut dia, belum cukup untuk memastikan kontrol demokratis berjalan efektif.
Daya tawar politik yang ikut membesar
Ibnu juga mengingatkan bahwa militer dengan basis ekonomi independen akan memiliki posisi tawar yang tidak seimbang dalam politik. Ketika sumber daya ekonomi tidak sepenuhnya berada dalam kontrol yang transparan, pengaruh institusional dapat meluas melampaui fungsi pertahanan.
Karena itu, persoalan relasi sipil-militer tidak hanya berkaitan dengan penempatan personel di jabatan tertentu. Masalahnya juga menyentuh struktur kekuasaan, pengawasan, dan kepatuhan pada mandat hukum yang menjadi fondasi demokrasi.
Diskusi yang menghadirkan sejumlah akademisi dan peneliti itu menegaskan satu hal: bahaya kudeta merambat tidak selalu hadir dalam bentuk ancaman terbuka. Yang perlu dicermati justru saat institusi, anggaran, doktrin, dan standar sipil perlahan tunduk pada logika militer, karena dari situlah ruang demokrasi bisa menyempit tanpa terlihat sebagai perebutan kekuasaan secara terang-terangan.
