BPJS Kesehatan menyiapkan delapan program Quick Wins untuk 100 hari kerja awal direksi baru guna menjawab kebutuhan peserta JKN. Langkah itu langsung mendapat dukungan dari Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) karena dinilai lebih dekat dengan aspirasi masyarakat dan fokus pada perbaikan layanan yang nyata.
Ketua FKBI Tulus Abadi menilai arah kebijakan tersebut sudah berada di jalur yang tepat. Ia melihat peserta ditempatkan sebagai pusat inovasi, sehingga perbaikan layanan administrasi dan layanan kesehatan berpeluang terasa lebih langsung bagi publik.
Fokus layanan cepat dan mudah diakses
Dari delapan program Quick Wins itu, empat masuk kategori Customer Centric dan empat lainnya Collaborative. Program Customer Centric disusun berdasarkan serapan aspirasi masyarakat, sedangkan program Collaborative diarahkan untuk memperluas layanan terintegrasi melalui kerja sama lintas pemangku kepentingan.
Salah satu layanan yang menjadi sorotan adalah Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp atau PANDAWA yang beroperasi 24 jam. BPJS Kesehatan menargetkan sejumlah layanan prioritas bisa direspons kurang dari lima menit, termasuk penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kepesertaan JKN, dan perubahan data peserta.
FKBI menilai model seperti PANDAWA menunjukkan bahwa layanan publik bisa dibuat lebih sederhana. Skema ini juga dianggap relevan bagi peserta yang membutuhkan akses cepat tanpa proses administrasi yang berbelit.
Koordinasi lintas lembaga masih menjadi tantangan
Meski mengapresiasi inovasi tersebut, FKBI menyoroti bahwa sinergi antarlembaga tetap harus diperkuat. Tulus menyinggung reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan atau PBI JK yang dinilai membutuhkan koordinasi lebih kuat antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik agar masyarakat memahami pembagian tugas dan kewenangan tiap instansi. Tanpa penjelasan yang memadai, peserta berisiko bingung saat mengurus status kepesertaan, terutama dalam layanan yang melibatkan lebih dari satu lembaga.
Berikut pihak yang disebut perlu memperkuat koordinasi dalam isu reaktivasi PBI JK:
- BPJS Kesehatan
- Kementerian Sosial
- Fasilitas pelayanan kesehatan
- Pemangku kepentingan terkait di daerah
Harapan perbaikan juga tertuju ke rumah sakit
FKBI menilai keberhasilan Quick Wins tidak cukup diukur dari kecepatan layanan administrasi. Tulus mengatakan masyarakat juga berharap perbaikan terasa di rumah sakit sebagai ujung pelayanan Program JKN.
Ia menilai rumah sakit perlu benar-benar memanusiakan pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan. Perbaikan infrastruktur, penguatan sumber daya manusia, dan penyederhanaan proses bisnis disebut menjadi bagian penting agar keluhan peserta bisa berkurang.
Dalam pandangan FKBI, Quick Wins tidak boleh berhenti sebagai slogan percepatan layanan. Program itu perlu memberi dampak langsung pada pengalaman peserta, mulai dari pengurusan administrasi hingga menerima pelayanan medis di fasilitas kesehatan.
Peluang memperkuat kepercayaan publik
Dukungan FKBI menunjukkan bahwa publik masih memberi ruang positif bagi pembenahan BPJS Kesehatan selama hasilnya terasa konkret. Program yang cepat, mudah diakses, dan disertai koordinasi lintas lembaga berpotensi memperkuat kepercayaan peserta terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
Tulus juga berharap BPJS Kesehatan lebih aktif menyapa peserta dalam berbagai kesempatan agar komunikasi dua arah makin terbuka. Di tengah kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan yang praktis dan pasti, sinergi antarlembaga menjadi kunci agar manfaat Program JKN benar-benar dirasakan lebih luas.
Source: finansial.bisnis.com
