Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum akan langsung menyetujui usulan tambahan anggaran Rp 984 triliun untuk kementerian dan lembaga pada Tahun Anggaran 2027. Sikap itu menegaskan satu hal penting: batas defisit APBN kini menjadi penentu utama sebelum alokasi baru dibuka lebih lebar.
Pemerintah ingin menjaga defisit APBN terhadap PDB tetap berada di kisaran 1,80 hingga 2,40 persen. Karena itu, setiap permintaan anggaran harus melewati penilaian ulang, bukan disetujui sekaligus hanya karena jumlahnya besar.
Bukan semua usulan akan dipenuhi
Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan akan menelaah kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga sebelum memutuskan alokasi. Ia juga menyampaikan bahwa prioritas akan dipilah lebih dulu agar postur APBN tetap terkendali.
Dalam keterangannya, ia mengatakan, “Kami lihat, enggak akan semuanya dipenuhi.” Ia juga menambahkan, “Yang jelas, kita kan ada target defisitnya berapa. Selama defisit dipenuhi, ya sudah. Tapi, rasanya sih itu di atas defisit yang ada.”
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa pembahasan anggaran masih terbuka, tetapi tidak otomatis mengarah pada persetujuan penuh. Ruang fiskal tetap menjadi pagar utama dalam menentukan berapa banyak tambahan belanja yang bisa masuk.
Usulan DPR mencapai Rp 984 triliun
Usulan tambahan pagu anggaran tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Ia menjelaskan bahwa kompilasi usulan dari kementerian dan lembaga sudah dirampungkan berdasarkan pembahasan dengan komisi-komisi mitra kerja.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Pagu yang sudah disusun | Rp 1.389,84 triliun | Hasil kompilasi usulan K/L |
| Tambahan yang diajukan | Rp 984 triliun | Untuk Tahun Anggaran 2027 |
| Total belanja K/L bila dipenuhi | Rp 2.373,94 triliun | Jika seluruh usulan disetujui |
Besarnya usulan itu membuat pembahasan anggaran menjadi sensitif terhadap kemampuan fiskal negara. Karena itu, evaluasi dari Kementerian Keuangan akan menentukan seberapa jauh permintaan tambahan tersebut bisa masuk ke rancangan akhir anggaran.
Evaluasi akan menentukan skala prioritas
Kemenkeu kini diperkirakan menilai ulang kebutuhan tiap kementerian dan lembaga sebelum menetapkan alokasi akhir. Proses ini penting karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan batas defisit yang sudah dijaga bersama DPR.
Dengan pendekatan itu, usulan yang paling mendesak berpeluang diprioritaskan terlebih dulu. Sementara itu, permintaan lain dapat disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia agar APBN tetap berada dalam koridor yang ditetapkan.