Evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia memunculkan perhatian baru dari DPR. Langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara itu dinilai penting karena menyentuh dugaan persoalan tata kelola, termasuk dugaan rekayasa keuangan di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
Respons cepat datang dari Komisi VI DPR RI. Anggota komisi itu, Firnando Ganinduto, mengapresiasi tindakan tegas Danantara dan menilai evaluasi semacam ini perlu dijalankan untuk menjaga pengelolaan BUMN tetap profesional, transparan, dan akuntabel.
Temuan tak boleh berhenti di atas meja
Firnando menekankan bahwa proses evaluasi dan due diligence tidak cukup hanya mendata masalah. Menurut dia, setiap temuan harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, sambil tetap menghormati prosedur audit dan ketentuan hukum.
Ia juga menilai Danantara memiliki peran penting untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mendorong penyelesaian persoalan tata kelola di lingkungan BUMN. Fungsi itu, kata dia, baru efektif jika dijalankan secara konsisten dan tidak berhenti pada satu kasus saja.
Pengawasan harus berlaku untuk semua BUMN
Firnando berharap pendekatan serupa tidak berhenti di PT Pos Indonesia. Ia mendorong agar evaluasi menyeluruh juga diterapkan ke seluruh BUMN agar persoalan serupa tidak kembali muncul di kemudian hari.
Dalam keterangan tertulis, Firnando menegaskan bahwa BUMN mengelola aset dan uang rakyat. Karena itu, setiap kebijakan dan pengelolaannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel.
| Fokus | Penjelasan |
|---|---|
| PT Pos Indonesia | Menjadi objek evaluasi menyeluruh oleh Danantara setelah muncul dugaan persoalan tata kelola dan rekayasa keuangan. |
| Seluruh BUMN | Firnando mendorong pendekatan serupa diterapkan lebih luas agar masalah serupa tidak terulang. |
Penataan BUMN dinilai perlu pengawasan yang lebih kuat
Firnando juga menyoroti agenda pemerintah dalam transformasi dan penataan atau streamlining BUMN. Menurut dia, penguatan sistem pengawasan menjadi aspek yang sangat penting di tengah proses tersebut.
Ia menilai perusahaan negara perlu memiliki tata kelola yang semakin sehat, efisien, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan serta kinerja terbaik bagi masyarakat. Tanpa pengawasan yang kuat, upaya pembenahan berisiko tidak berjalan optimal.
Sinergi dengan penegak hukum dianggap penting
Selain evaluasi internal, Firnando memandang positif sinergi Danantara dengan aparat penegak hukum. Ia menyebut kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai langkah yang baik untuk memperkuat pencegahan dan tata kelola perusahaan.
Menurut dia, pembagian kewenangan yang jelas akan membuat setiap institusi bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan begitu, evaluasi, pembenahan, dan penegakan hukum jika diperlukan dapat berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.
DPR siap mengawasi proses lanjutan
Firnando berharap evaluasi yang dilakukan Danantara menjadi titik awal perbaikan sistem yang lebih menyeluruh di lingkungan BUMN. Ia menekankan bahwa transformasi BUMN tidak cukup hanya mengejar kinerja bisnis, tetapi juga harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang baik dan budaya integritas.
Sebagai mitra kerja yang membidangi BUMN, Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi kinerja Danantara dan seluruh BUMN. Pengawasan itu dinilai penting agar setiap proses transformasi berjalan akuntabel dan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.