Puluhan dapur Makan Bergizi Gratis di Jawa Timur berhenti beroperasi setelah pencairan dana tak kunjung masuk ke akun virtual masing-masing SPPG. Di saat yang sama, ratusan titik layanan lain juga dibekukan karena belum memenuhi syarat operasional.
Situasi ini membuat layanan MBG di Jawa Timur menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni dana yang tersendat dan kelengkapan administrasi yang belum selesai. Ketua Satgas MBG Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut persoalan tersebut sudah berdampak ke banyak titik layanan di lapangan.
Operasional terganggu di sejumlah daerah
Emil menyebut di Kabupaten Ponorogo saja ada 21 SPPG yang dilaporkan mogok beroperasi karena dana melalui virtual account belum cair. Ia mengatakan pihaknya akan melaporkan persoalan pembayaran itu ke Badan Gizi Nasional agar segera ditindaklanjuti.
Skema penyaluran anggaran MBG memang dikirim langsung ke rekening virtual account tiap SPPG. Dari evaluasi yang pernah dilakukan, Emil menilai mandeknya pencairan sering berkaitan dengan persyaratan administrasi yang belum tuntas di tingkat pengelola.
Ia menegaskan kewenangan pencairan dana dan tindak lanjut teknis berada di BGN bersama masing-masing SPPG. Karena itu, penyelesaian masalah pembayaran perlu dibahas secara cepat agar layanan tidak semakin terganggu.
Ratusan titik kena pembekuan
Selain masalah dana, Jawa Timur juga menghadapi pembekuan 372 SPPG oleh BGN. Ratusan titik itu disanksi karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS dan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL.
Emil meminta pengelola yang dibekukan bergerak cepat melengkapi dokumen wajib tersebut dalam batas toleransi 30 hari. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga standar kesehatan dan lingkungan.
Ia menyebut masih ada sejumlah SPPG yang belum menuntaskan kelengkapan dokumen administratif, termasuk dalam proses penerbitan SLHS. Pemerintah provinsi pun mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan BGN serta Kantor Pelayanan Program Gizi wilayah Surabaya dan Jember.
Pemprov dorong percepatan koordinasi
Pemprov Jatim menyatakan tidak ingin mempersulit birokrasi penerbitan izin, tetapi standar kesehatan masyarakat dan lingkungan tetap harus dijaga. Emil menegaskan pengelola tidak cukup hanya mengajukan sertifikat, karena ada kelengkapan lain yang juga harus dipenuhi agar proses bisa berlanjut.
Mantan Bupati Trenggalek itu menilai percepatan koordinasi menjadi kunci untuk menyelesaikan hambatan yang ada. Ia berharap BGN dapat menuntaskan persoalan pencairan dan pembekuan yang terjadi di lapangan.
Skala program masih besar
Berdasarkan data terbaru Pemprov Jatim, total ada sekitar 4.400 titik SPPG yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dari jumlah itu, mayoritas sudah beroperasi dan sekitar 400 titik lainnya masih berada dalam fase persiapan.
Skala besar ini membuat masalah pencairan dana dan kelengkapan operasional menjadi penting untuk segera dibereskan. Jika tidak, layanan Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah berisiko terus tersendat pada saat kebutuhan layanan masih tinggi.