Presiden RI Prabowo Subianto menempatkan Hari Buruh Internasional sebagai panggung untuk mengumumkan empat kebijakan yang ia sebut berpihak kepada pekerja. Paket itu menyentuh nelayan, pekerja transportasi online, buruh pada umumnya, hingga kebutuhan dasar berupa hunian terjangkau.
Langkah-langkah tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah ingin memperluas perlindungan ketenagakerjaan di luar isu upah semata. Di Monumen Nasional, Prabowo mengaitkan agenda May Day dengan jaminan kerja, kepastian hukum, dan pengurangan beban biaya hidup pekerja.
Perlindungan awak kapal perikanan diperkuat
Salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah penandatanganan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi konvensi International Labor Organization nomor 188. Aturan itu mengatur perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan.
Isi konvensi tersebut menekankan kelayakan tempat tinggal di atas kapal, ketersediaan makanan dan air minum yang cukup, perjanjian kerja tertulis, serta hak jaminan sosial. Prabowo menyebut langkah ini sebagai bentuk perhatian baru negara terhadap nelayan.
Ia juga mengatakan kebijakan itu akan berdampak pada sekitar 6 juta nelayan dan lebih dari 20 juta anggota keluarga mereka. Dalam acara itu, Prabowo menegaskan, “Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus.”
Pekerja transportasi online ikut mendapat perlindungan
Prabowo juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan pekerja transportasi online. Dalam aturan tersebut, mitra pengemudi transportasi daring akan mendapat jaminan kesehatan kerja.
Pemerintah turut menetapkan skema bagi hasil minimal 92 persen dari tarif pelanggan untuk para pengemudi. Kebijakan ini menyasar sektor digital yang tumbuh cepat dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak pekerja di kota-kota besar.
Sorotan pada sektor ini penting karena relasi kerja di layanan transportasi online kerap menjadi perdebatan. Dengan aturan baru, pemerintah menempatkan perlindungan dan pendapatan pengemudi sebagai bagian dari agenda formal ketenagakerjaan.
Hunian terjangkau dimasukkan ke paket dukungan pekerja
Selain perlindungan kerja, pemerintah juga mengejar pembangunan 1 juta hunian terjangkau bagi kaum pekerja tahun ini. Prabowo menyebut program itu sebagai upaya agar pekerja bisa memiliki rumah sendiri tanpa terus terbebani biaya sewa.
Ia menilai sebagian besar penghasilan pekerja selama ini habis untuk membayar kontrak rumah. Karena itu, pemerintah ingin mengalihkan beban tersebut menjadi cicilan hunian yang dinilai memberi kepastian jangka panjang.
Isu hunian ini membuat kebijakan May Day tidak berhenti pada ruang kerja. Pemerintah memasukkan kebutuhan tempat tinggal sebagai faktor penting dalam kesejahteraan buruh dan pekerja.
RUU Ketenagakerjaan didorong selesai tahun ini
Di luar kebijakan yang sudah diteken, Prabowo meminta Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum duduk bersama DPR untuk menyelesaikan draf RUU Ketenagakerjaan. Ia menginginkan pembahasan itu dipercepat dan diupayakan selesai pada tahun ini.
Dorongan tersebut sejalan dengan aspirasi serikat buruh yang menginginkan perlindungan hak pekerja diperkuat dalam aturan baru. Prabowo menegaskan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh dan tidak berhenti pada pembahasan administratif.
Ia mengatakan, “Saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.” Ia menambahkan, “Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan Undang-Undang itu harus berpihak kepada kaum buruh.”
Empat langkah tersebut menempatkan upah, perlindungan kerja, tempat tinggal, dan kepastian hukum dalam satu paket perhatian pemerintah. Pada momentum May Day, arah kebijakan itu menunjukkan bahwa isu kesejahteraan pekerja menjadi salah satu fokus utama agenda ketenagakerjaan nasional.
