Perombakan total di Badan Gizi Nasional langsung menempatkan sorotan pada arah baru program Makan Bergizi Gratis. Presiden Prabowo Subianto mengganti pucuk pimpinan BGN dan menunjuk tiga pejabat baru sekaligus setelah mencopot Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala sebelumnya.
Komposisi baru itu membuat seluruh kendali BGN praktis berubah. Pemerintah kini menaruh Nanik Sudaryati Deyang di kursi Kepala BGN, sementara dua posisi wakil kepala diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Sinyal evaluasi besar di tubuh BGN
Pergantian ini dibaca sebagai langkah untuk mempercepat pembenahan program yang menjadi salah satu prioritas nasional. BGN memegang peran penting sebagai lembaga pelaksana Makan Bergizi Gratis, sehingga perubahan di level teratas dinilai akan memengaruhi efektivitas kerja di lapangan.
Susunan baru juga memperlihatkan pendekatan yang berbeda dalam memilih pimpinan. Pemerintah menggabungkan figur dengan pengalaman di komunikasi publik, pengawasan keuangan negara, dan ketahanan pangan.
Dadan Hindayana sebelumnya menjabat Kepala BGN, sedangkan dua wakil kepala sebelumnya adalah Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Dengan keputusan terbaru ini, semua unsur pimpinan inti lembaga tersebut diganti sekaligus.
Nanik Sudaryati Deyang memimpin dari kursi utama
Nanik Sudaryati Deyang kini dipercaya memimpin BGN. Ia bukan nama baru di lingkungan lembaga itu karena sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Sebelum masuk ke birokrasi, perempuan kelahiran Madiun, Jawa Timur, itu dikenal sebagai jurnalis senior. Kariernya kemudian berlanjut di pemerintahan, termasuk saat menjabat sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin.
Latar belakang tersebut membuat Nanik dinilai punya bekal kuat untuk menangani komunikasi publik sekaligus memahami kebijakan sosial. Tantangan utamanya kini adalah memperbaiki tata kelola BGN dan memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif.
Agustina Arumsari menguatkan sisi pengawasan
Penunjukan Agustina Arumsari menjadi sorotan karena ia datang dari lingkungan pengawasan keuangan negara. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Agustina dikenal sebagai birokrat senior dengan spesialisasi audit, investigasi, dan pengawasan keuangan negara. Ia lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan telah berkarier puluhan tahun di BPKP.
Selama di lembaga itu, ia pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Di antaranya Direktur Investigasi BUMN dan BUMD, Direktur Investigasi III, serta Deputi Bidang Investigasi BPKP.
Kehadirannya dipandang penting untuk memperkuat akuntabilitas di BGN. Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan pengelolaan yang ketat dan transparan karena menyangkut program prioritas nasional dengan skala besar.
Mayjen TNI Trenggono masuk untuk dukung pangan dan lapangan
Posisi wakil kepala lainnya diisi Mayjen TNI Trenggono. Penunjukan perwira tinggi TNI Angkatan Darat ini menambah warna baru dalam susunan pimpinan BGN.
Sebelum bergabung ke BGN, Trenggono menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara. Ia juga punya rekam jejak panjang di militer, termasuk pernah menjadi Direktur Umum Akademi Militer.
Dalam beberapa tahun terakhir, Trenggono disebut aktif terlibat dalam berbagai program ketahanan pangan nasional. Pengalaman itu dinilai relevan dengan tugas BGN yang berhubungan dengan distribusi makanan bergizi dan dukungan rantai pasok pangan.
Masuknya Trenggono menunjukkan bahwa pemerintah memberi bobot besar pada kemampuan koordinasi lapangan. Pemerintah juga tampak ingin memperkuat sektor pangan yang menopang pelaksanaan program makan bergizi.
Arah baru untuk program prioritas nasional
Kombinasi Nanik, Agustina, dan Trenggono memperlihatkan arah kepemimpinan yang berbeda di tubuh BGN. Masing-masing membawa kekuatan pada komunikasi publik, pengawasan keuangan, dan ketahanan pangan.
Formasi itu sekaligus menandai evaluasi serius terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Perhatian kini tertuju pada seberapa cepat BGN mampu meningkatkan efektivitas kerja dan menjaga program tetap berjalan sesuai target pemerintah.
Source: www.suara.com