Presiden Prabowo Subianto meminta pembenahan program makan bergizi gratis dilakukan dengan sangat hati-hati. Kebijakan yang menyangkut jutaan penerima, menurut arahan itu, tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa.
Fokus utama dari pengarahan tersebut adalah penataan penerima manfaat MBG. Pemerintah diminta memastikan perubahan skema benar-benar dihitung dari berbagai sisi sebelum diterapkan di lapangan.
Penyesuaian Penerima Harus Dipikirkan Matang
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menyampaikan pesan itu usai rapat terbatas bersama Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Rapat tersebut membahas Koperasi Desa Merah Putih dan pelaksanaan MBG.
Menurut Agustina, salah satu poin yang dibahas adalah wacana agar anak dari kategori desil 8 ke atas tidak lagi menerima MBG. Namun, penerapannya disebut masih perlu dikaji dengan cermat karena menyangkut dampak di lapangan.
“Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden, ya,” kata Agustina.
Aspek Psikologis di Sekolah Ikut Dipertimbangkan
Agustina mencontohkan situasi yang bisa muncul di sekolah jika sebagian siswa tetap menerima MBG sementara yang lain tidak. Menurut dia, kondisi seperti itu perlu dipertimbangkan dari sisi psikologis dan aspek teknis agar kebijakan tidak memunculkan masalah baru.
“Kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini,” ujarnya.
Ia juga mengatakan Prabowo memberi waktu sekitar satu bulan untuk pengkajian lanjutan. Dalam periode itu, BGN diminta memeriksa kembali skema yang dinilai masih butuh penyesuaian.
“Nah Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi,” ujar Agustina.
Target Kebijakan Tetap ke Warga yang Paling Membutuhkan
Agustina menambahkan bahwa Prabowo tidak ingin mengambil keputusan besar untuk program yang menyentuh 63 juta penerima manfaat secara terburu-buru. Pemerintah disebut tetap menaruh perhatian pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan pangan bergizi.
“Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah,” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa arahan presiden bukan menolak perbaikan, melainkan memastikan prosesnya matang. Dengan begitu, penyesuaian MBG diharapkan tetap tepat sasaran tanpa menimbulkan persoalan sosial baru di sekolah maupun di masyarakat.