Presiden Prabowo Subianto meminta skema bantuan perumahan swadaya dikaji kembali agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Opsi yang disorot adalah menyalurkan bantuan dalam bentuk bahan bangunan, bukan uang tunai.
Usulan itu membuka peluang penyesuaian nilai bantuan per penerima dalam Program BSPS. Dengan indeks yang dapat diatur ulang, pemerintah menilai jumlah keluarga yang menerima dukungan perbaikan atau pembangunan rumah berpotensi bertambah.
Material Bangunan Jadi Opsi Penyaluran
Prabowo menyampaikan arahan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dikutip pada Selasa (21/7/2026). Ia meminta Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat mendalami mekanisme bantuan yang lebih berfokus pada kebutuhan material.
Menurut Prabowo, bantuan dapat diberikan dalam bentuk semen, genteng, kayu, hingga baja ringan. Material itu diarahkan untuk mendukung masyarakat yang memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya.
“Dikaji kembali apakah ditambah penerima manfaat, sehingga indeksnya bisa dikurangi, kita tidak kasih uang tetapi kasih bahan,” ujar Prabowo. Pernyataan itu menegaskan bahwa perubahan skema masih berupa permintaan kajian, bukan kebijakan yang telah ditetapkan.
Program BSPS disebut memiliki nilai bantuan Rp20 juta untuk setiap penerima. Dalam paparan pemerintah, program ini ditujukan bagi 400 ribu penerima manfaat.
Penyaluran bahan bangunan dipandang dapat membuat penggunaan anggaran lebih terarah pada kebutuhan fisik rumah. Namun, keputusan mengenai besaran bantuan baru maupun tambahan penerima akan bergantung pada hasil pendalaman kementerian terkait.
Peta Bantuan Rumah Tangga dalam Paparan Pemerintah
Pembahasan bantuan perumahan muncul di tengah evaluasi berbagai subsidi dan program perlindungan bagi rumah tangga. Prabowo memaparkan sejumlah bantuan yang cakupannya mencapai jutaan hingga puluhan juta keluarga.
| Program atau Bantuan | Nilai atau Bentuk | Sasaran yang Disebut |
|---|---|---|
| Program BSPS | Rp20 juta per penerima | 400 ribu penerima manfaat |
| FLPP | Rp720 ribu per bulan | 1,7 juta rumah tangga |
| Subsidi LPG | Subsidi LPG | 66,4 juta rumah tangga |
| Bantuan pangan | 10 kg beras dan 2 liter minyak selama 3 bulan | 33,24 juta keluarga desil 1-4 |
Selain bantuan rumah, pemerintah menyebut subsidi LPG telah menjangkau 66,4 juta rumah tangga. Prabowo membandingkan jumlah tersebut dengan populasi negara lain dan mengatakan, “Dua kali Malaysia. 12 kali Singapura.”
Di sektor energi, subsidi dan kompensasi solar disebut sebesar Rp488 ribu rumah tangga. Untuk pertalite, kompensasi yang dipaparkan mencapai Rp980 ribu bagi 33,787364 juta rumah tangga.
Subsidi serta kompensasi listrik berada pada kisaran Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per bulan. Program ini disebut menjangkau 87 juta rumah tangga, yang dinilai hampir mencakup seluruh rakyat Indonesia.
Evaluasi Hambatan Program Kabinet
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menjelaskan bahwa sidang kabinet digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk membahas hambatan yang muncul dan mencari jalan keluarnya bersama.
Sidang kabinet paripurna sebelumnya disebut berlangsung pada 13 Maret 2026, sekitar empat bulan sebelum pertemuan kali ini. Dalam evaluasi tersebut, isu perumahan menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian Presiden.
Pemerintah juga menyalurkan diskon tarif kereta api kepada 1,3 juta penumpang dan diskon angkutan laut hampir Rp500 ribu. Sementara itu, bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak selama tiga bulan diberikan kepada keluarga pada desil 1 hingga 4.
Arah kajian Bantuan Rumah Swadaya kini berfokus pada kemungkinan memperluas jangkauan penerima melalui penyesuaian bentuk bantuan. Jika opsi Bantuan Bahan Bangunan dinilai memungkinkan, skema itu dapat menjadi dasar pengaturan baru bagi penerima Program BSPS.
