Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menilai pemerintah perlu menambah jumlah PNS karena tren pegawai negeri sipil terus turun dalam lima tahun terakhir. Di saat yang sama, jumlah PPPK justru melonjak tajam dan mengubah komposisi aparatur sipil negara.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Zudan menyebut pertumbuhan PNS saat ini berada dalam kondisi minus growth. Ia menegaskan, penurunan itu perlu menjadi perhatian karena berbeda arah dengan kenaikan formasi PPPK yang berlangsung cepat.
| Kelompok ASN | Data 2022 | Per 1 Juli 2026 |
|---|---|---|
| PNS | 3.890.579 | 3.480.108 |
| PPPK | 363.934 | 2.076.163 |
| PPPK paruh waktu | 947.421 | 1.220.600 |
| Total ASN | 4.254.579 | 6.776.871 |
Data yang disampaikan Zudan menunjukkan jumlah PNS kini tinggal 3.480.108 orang. Angka itu menyusut sekitar 410.000 dibanding data 2022 yang mencapai 3.890.579 orang.
Sebaliknya, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK meningkat sangat pesat. Pada 2022, jumlah PPPK tercatat 363.934 orang, lalu naik menjadi 2.076.163 orang per 1 Juli 2026.
Zudan juga menyoroti PPPK paruh waktu yang kini mencapai 1.220.600 orang. Sebelumnya, pada 2025, jumlahnya tercatat 947.421 orang saat formasi ASN itu baru diperkenalkan.
Kenaikan PPPK membuat total aparatur sipil negara ikut terdorong naik. Per 1 Juli 2026, total ASN tercatat 6.776.871 orang, jauh di atas catatan 2022 yang sebanyak 4.254.579 orang.
Meski total ASN bertambah, Zudan menegaskan yang paling perlu dicermati adalah turunnya jumlah PNS. Menurut dia, kondisi itu berlawanan dengan pertumbuhan PPPK yang meningkat sangat cepat.
“Yang harus kita cermati adalah tren penurunan PNS, lima tahun terkahir PNS kita berkurang 410 ribu, PPPK meningkat sangat pesat,” tegas Zudan.