Surplus hidrogen milik PLN mencapai 125 ton per tahun, sementara pemanfaatannya di dalam pembangkit masih terbatas. Armada bus TransJakarta kini dilihat sebagai salah satu peluang untuk menyerap pasokan yang belum digunakan tersebut.
Gagasan ini bukan sekadar soal menyediakan bahan bakar baru, melainkan membangun kendaraan dan infrastruktur pengisiannya secara bersamaan. Tantangan utamanya, biaya penggunaan hidrogen untuk kendaraan besar masih lebih tinggi dibandingkan B50 non-subsidi.
Pasokan Sudah Ada, Kendaraan Masih Dicari
PLN memproduksi sekitar 200 ton hidrogen setiap tahun dari pembangkit listriknya. Namun, hanya sekitar 75 ton yang dipakai untuk kebutuhan sistem pendingin pembangkit.
| Komponen | Volume per Tahun | Keterangan |
|---|---|---|
| Produksi hidrogen PLN | 200 ton | Hasil produksi dari pembangkit |
| Hidrogen yang digunakan | 75 ton | Untuk sistem pendingin pembangkit |
| Surplus hidrogen | 125 ton | Belum dimanfaatkan |
Kondisi itu membuat Hidrogen PLN berpotensi dipakai di luar kebutuhan internal perusahaan. Sektor transportasi publik dipertimbangkan karena dapat menciptakan permintaan yang lebih terukur untuk bahan bakar tersebut.
Direktur Utama PLN Darmawan menyampaikan bahwa perusahaan telah mendorong pembangunan Hydrogen Refueling Station atau stasiun pengisian bahan bakar hidrogen. PLN juga berkolaborasi dengan Pertamina untuk menyiapkan rantai pasok pengisian hidrogen.
Menurut Darmawan, stasiun pengisian tersebut sudah siap digunakan. Tahap berikutnya adalah memastikan ada kendaraan yang tersedia dan mampu memanfaatkan pasokan hidrogen itu secara konsisten.
TransJakarta Jadi Opsi Pemanfaatan Awal
PLN meminta dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membicarakan pemakaian hidrogen pada Bus TransJakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skema ini dapat menjadi pengujian pemanfaatan hidrogen pada transportasi umum perkotaan.
PLN telah berdiskusi dengan pabrikan kendaraan dari Jepang, Jerman, dan China mengenai ketersediaan bus hidrogen. Jika pemerintah memilih hidrogen untuk transportasi, PLN dan Pertamina menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dalam penyediaan armada.
Kolaborasi yang dibayangkan tidak hanya menyangkut penjualan atau distribusi bahan bakar. Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina diharapkan dapat mengembangkan kendaraan, pengisian, serta pasokan dalam satu ekosistem.
Langkah tersebut dapat menjadi cara untuk menghubungkan produksi hidrogen yang telah tersedia dengan kebutuhan pengguna akhir. Namun, keputusan penggunaan bus hidrogen tetap bergantung pada kesiapan armada dan pertimbangan biaya operasional.
Biaya Hidrogen Masih Jadi Hambatan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan biaya operasional kendaraan besar berbahan bakar hidrogen saat ini masih lebih mahal daripada B50 non-PSO. Kajian kementerian menunjukkan harga penggunaan hidrogen masih berada di atas bahan bakar tersebut.
Harga B50 non-PSO untuk sektor industri disebut sekitar Rp18.600 per liter. Pada bus besar, satu liter B50 dapat menempuh sekitar 3,5 hingga 4 kilometer.
Bahlil menilai posisi harga hidrogen dapat berubah ketika teknologi yang lebih efisien tersedia. Ia juga mengaitkan prospek bahan bakar ini dengan ketidakpastian geopolitik dan tantangan memperoleh minyak dari blok-blok baru.
“Tidak lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dibandingkan sumber-sumber BBM minyak lainnya,” ujar Bahlil dalam acara Global Hydrogen Ecosystem Summit & Exhibition 2026 di JICC Senayan, Jakarta. Efisiensi teknologi menjadi faktor penting agar bahan bakar hidrogen dapat diterima pasar.
Arah Pengembangan hingga 2060
Kementerian ESDM telah menetapkan industri, transportasi, pembangkit listrik, dan ekspor sebagai empat sektor utama pemanfaatan hidrogen dan amonia. Pengembangan Ekosistem Hidrogen nasional ini ditempatkan dalam peta jalan hingga 2060.
| Periode | Fase Pengembangan | Arah Utama |
|---|---|---|
| 2025-2034 | Inisiasi, pengembangan, dan integrasi | Membangun pemanfaatan awal ekosistem |
| 2045-2060 | Akselerasi dan keberlanjutan | Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi hidrogen global |
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebut peta jalan itu memuat target, tonggak terukur, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Pemerintah mengarahkan pengembangan hidrogen untuk memperkuat kedaulatan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Pasar domestik juga diproyeksikan mendukung target dekarbonisasi sekaligus membuka peluang ekspor hidrogen dan turunannya. Dalam tahap awal, surplus 125 ton dari PLN dapat menjadi modal pasokan saat permintaan dari sektor transportasi mulai dibangun.
