Pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi meski tekanan keekonomian terus meningkat dan beban anggaran ikut membesar. Pertalite dan Solar dipastikan tidak naik hingga akhir tahun 2026, sementara pemerintah menimbang dampaknya terhadap daya beli di tengah volatilitas harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah.
Keputusan itu membuat harga Pertalite tetap di Rp10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya diperkirakan sudah mencapai Rp13.500 per liter. Selisih sekitar Rp3.500 per liter masih ditutup lewat skema kompensasi pemerintah.
Tekanan biaya datang dari dua arah
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, menyebut pelemahan rupiah di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.000 per dolar AS menjadi salah satu pemicu utama. Ia juga menyoroti harga minyak mentah Indonesia yang sudah menembus di atas US$100 per barel sebagai faktor yang mengerek biaya produksi BBM dalam negeri.
Menurut Badiul, kondisi itu membuat harga BBM subsidi secara keekonomian sudah jauh melampaui harga jual saat ini. Ia menilai penahanan harga memang menjaga stabilitas sosial dalam jangka pendek, tetapi konsekuensi fiskalnya menjadi berat.
Beban fiskal bisa tembus Rp140 triliun
FITRA memperkirakan kebijakan menahan harga BBM subsidi dapat menambah beban fiskal hingga Rp140 triliun dalam satu tahun. Badiul menyebut kebijakan ini bukan menghapus beban, melainkan menundanya ke depan dengan risiko yang lebih besar bagi kesehatan anggaran negara.
Di sisi lain, FITRA juga menghitung bahwa penyesuaian harga bisa menghemat anggaran Rp100 triliun hingga Rp150 triliun. Namun, skenario itu berpotensi mendorong inflasi di kisaran 1% sampai 1,5%.
Pemerintah tetap bertahan pada skema subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan harga BBM subsidi. Ia menyebut rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada periode Januari hingga April 2026 masih berada dalam batas aman bagi postur anggaran negara.
Bahlil juga mengatakan keputusan itu sudah disepakati atas arahan Presiden. Ia menegaskan harga BBM subsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun.
Pemerintah menempatkan keputusan ini sebagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Di saat yang sama, kebijakan itu juga menunjukkan pemerintah rela menanggung selisih harga yang makin lebar agar gejolak di tingkat konsumen tidak melebar.
Mitigasi disiapkan bila harga minyak bertahan tinggi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ikut memastikan anggaran subsidi masih aman meski konflik di Timur Tengah memanas. Pemerintah, kata dia, sudah menyiapkan mitigasi jika harga minyak dunia bertahan di level US$100 per barel.
Purbaya menyebut perhitungan pemerintah telah memasukkan asumsi rata-rata harga minyak dunia US$100 per barel. Ia menegaskan BBM subsidi berada dalam pengawasan anggaran pemerintah, sementara BBM nonsubsidi tidak menjadi bagian dari hitungannya.
Data APBN 2026 menunjukkan anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun. Dalam tahun yang sama, kuota Pertalite ditetapkan 29,26 juta kiloliter dan Solar 18,64 juta kiloliter, sehingga keputusan menahan harga ikut menjaga keberlanjutan distribusi subsidi dalam volume yang sudah direncanakan.
