Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merealokasikan sekitar Rp200 miliar untuk mempercepat perbaikan jalan provinsi yang rusak mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. Kebijakan ini dinilai sebagai respons cepat yang langsung menyentuh kebutuhan warga, terutama karena jalan menjadi penopang utama mobilitas dan aktivitas ekonomi.
Keputusan tersebut ditempuh melalui penyusunan Peraturan Kepala Daerah atau Perkada. Skema ini membuat pergeseran anggaran bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu pembahasan APBD Perubahan yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
Fokus ke ruas yang paling rusak
Saleh menilai prioritas pada ruas jalan yang mengalami kerusakan berat sudah tepat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah ruas Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora, yang sempat ramai dibicarakan di ruang publik.
Menurut dia, percepatan perbaikan tidak bisa ditunda karena masyarakat membutuhkan akses yang aman dan nyaman untuk beraktivitas. Manfaatnya juga akan terasa langsung bagi warga yang setiap hari bergantung pada jalur tersebut.
Tak cukup cepat, kualitas juga harus awet
Selain mendorong perbaikan berlangsung cepat, Saleh juga menekankan kualitas pekerjaan di lapangan. Ia berharap hasil pembangunan benar-benar tahan lama agar manfaatnya dirasakan dalam jangka panjang.
Infrastruktur jalan yang baik, kata dia, bukan hanya memudahkan mobilitas warga, tetapi juga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kecepatan pengerjaan harus berjalan seiring dengan mutu hasil akhir.
DPRD dorong standar jalan yang lebih baik
Di saat yang sama, DPRD Jawa Tengah tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan. Regulasi ini dipersiapkan sebagai pembaruan atas Perda Nomor 8 Tahun 2016.
Saleh mengatakan aturan baru dibutuhkan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kelayakan teknis jalan provinsi. Dengan begitu, pembangunan jalan di Jawa Tengah tidak hanya cepat dikerjakan, tetapi juga memenuhi standar keselamatan yang baik.
