Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka opsi sekolah swasta gratis bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri pada SPMB Jabar 2026. Janji itu muncul di tengah keluhan orangtua yang kecewa karena anak mereka belum terpetakan ke sekolah negeri.
Di balik polemik daya tampung, Dedi menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada orangtua. Ia menilai kapasitas sekolah negeri di Jawa Barat memang belum cukup untuk menampung seluruh calon murid.
Daya tampung negeri masih terbatas
Menurut Dedi, kekecewaan yang muncul lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang memadai. Ia bahkan menyebut kemarahan orangtua bukan kesalahan mereka karena pemerintah belum mampu menyiapkan sekolah negeri dan guru negeri untuk semua rakyat.
Situasi itu membuat calon murid tetap harus bersaing dalam seleksi SPMB Jabar 2026. Masuk ke sekolah negeri, kata Dedi, tidak bisa dilakukan tanpa proses seleksi.
Keluhan orangtua dan opsi yang disiapkan
Polemik penerimaan murid baru ikut memicu keberatan dari sejumlah orangtua dan wali murid terhadap sistem pendaftaran yang berjalan. Dedi menanggapi keresahan itu melalui unggahan di akun TikTok pribadinya.
Ia juga menyoroti ada orangtua yang kecewa karena anaknya harus bersaing dengan pendaftar baru. Kondisi inilah yang membuat perdebatan soal daya tampung sekolah negeri kembali mengemuka.
Di saat yang sama, janji sekolah swasta gratis disiapkan sebagai salah satu solusi bagi siswa yang tidak lolos seleksi masuk sekolah negeri. Opsi itu menjadi jalan keluar di tengah keterbatasan ruang di sekolah negeri Jawa Barat.
Usulan kembali ke sistem NEM
Dalam polemik yang sama, Dedi turut merespons usulan agar seleksi masuk sekolah negeri kembali menggunakan Nilai EBTANAS Murni atau NEM. Ia mengaku sepakat dengan gagasan tersebut.
Meski begitu, Dedi menegaskan pemerintah provinsi tidak bisa menerapkan sistem itu secara sepihak. Menurut dia, ketentuan kelulusan dan masuk sekolah negeri sudah diatur oleh Kementerian Dasar dan Menengah.
Dengan begitu, arah kebijakan penerimaan murid di Jawa Barat tetap berada dalam kerangka aturan yang lebih luas. Sementara itu, solusi sekolah swasta gratis disebut menjadi pilihan untuk siswa yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri.